Ini Dia 33 Calon Dubes Usulan Jokowi, Charles Honoris


redpassion_large
Presiden Indonesia ke-7 Jokowi Dodo saat berpidato/dok Charles Honoris

Presiden Joko Widodo telah mengirimkan 33 nama calon duta besar ke Komisi I DPR RI. Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mengapresiasi nama-nama yang diusulkan Presiden tersebut.
“Dari profil secara umum yang kami terima, saya mengapresiasi positif. Saya rasa mereka kompeten dan mampu menjalankan tugas dengan baik,” ujar Charles Honoris, Rabu (26/8/2015).
Namun, pihaknya masih akan melakukan pendalaman terhadap tugas-tugas mereka. Terlebih lagi, Presiden sudah mengungkapkan harapan terhadap kinerja dubes dan diplomat, yakni harus memiliki kemampuan diplomasi luar negeri sekaligus marketing yang baik.
Untuk melihat hal itu, Komisi I akan mendalaminya pada saat fit and proper test mendatang.
“Kita akan dalami saat fit and proper test. Tapi yang jelas saya cukup optimistis mereka sesuai dengan harapan Presiden,” ujar Charles Honoris.
Berikut 33 nama calon duta besar usulan Presiden Jokowi:
1. Husin Bugis Dubes untuk Uni Emirat Arab 
2. Safira Machrusah Dubes untuk Republik Demokratik Rakyat Alzazair 
3. Bambang Antarikso Dubes untuk Republik Irak 
4. Husnan Bey Fananie Dubes untuk Republik Azerbaijan 
5. Ahmad Rusdi Dubes untuk Kerajaan Thailand merangkap UNESCAP 
6. Yuri Octavian Thamrin Dubes untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa 
7. Helmy Fauzi Dubes Republik Arab Mesir 
8. Mayjen TNI (Purn) Mochammad Luthfie Wittoeng Dubes untuk Republik Bolivarian Venezuela 
9. Mansyur Pangeran Dubes untuk Republik Senegal 
10. I Gusti Agung Wesaka Puja Dubes untuk Kerajaan Belanda merangkap OPCWC 
11. Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi Dubes untuk Qatar 
12. Ibnu Hadi Dubes untuk Republik Sosialis Vietnam 
13. Alfred Tanduk Palembangan Dubes untuk Republik Kuba 
14. Wiwiek Setyawati Firman Dubes untuk Republik Finlandia 
15. Iwan Suyudhie Amri Dubes untuk Republik Islam 
16. Muhammad Ibnu Said Dubes untuk Kerajaan Denmark 
17. Rizal Sukma Dubes untuk Kerajaan Inggris merangkap Republik Irlandia dan IMO 
18. Tito Dos Santos Baptista Dubes untuk Mozambique 
19. Mohammad Wahid Supriyadi Dubes untuk Federasi Rusia 
20. Mustofa Taufik Abdul Latif Dubes untuk Kesultanan Oman 
21. R. Soehardjono Sastromihardjo Dubes untuk Republik Kenya 
22. Marsekal Madya TNI (Purn) Budhy Santoso Dubes untuk Republik Panama 
23. Dian Triansyah Djani perutusan tetap RI untuk PBB 
24. Diennaryati Tjokrosuprihatno Dubes Republik Ekuador 
25. Agus Maftuh Abegebriel Dubes untuk Kerajaan Arab Saudi 
26. Amelia Achmad Yani Dubes untuk Boznia-Herzegovina 
27. I Gede Ngurah Swajaya Dubes untuk Republik Singapura 
28. Sri Astari Rasjid Dubes untuk Republik Bulgaria 
29. R. Bagus Hapsoro Dubes untuk Kerajaan Swedia 
30. Octavino Alimudin Dubes untuk Republik Islam Iran 
31. Antonius Agus Sriyono Dubes untuk Tahta Suci Vatikan 
32. Eddy Basuki Dubes untuk Namibia 
33. Alexander Litaay Dubes untuk Republik Kroasia

Related Posts:

Anggota Komisi I Menduga Kiriman Ribuan Amunisi Ilegal Bukan Yang Pertama Kali

Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mengapresiasikan langkah TNI dan Polri yang telah menemukan ribuan amunisi tanpa dokumen yang jelas. Ribuan amunisi itu diduga untuk separatis Papua.
Politikus muda PDI Perjuangan itu juga meminta aparat intelijen yakni BIN untuk terus mewaspadai gerakan kemerdekaan Papua.
"Jadi saya yakin ini bukan hanya satu-satunya, dan banyak kiriman tidak ditemukan," jelas Charles Honoris dari Gedung DPR, Jakarta. Charles Honoris meminta semua pihak mewaspadai gerakan tersebut serta aparat untuk melindungi keutuhan NKRI dari aksi separitisme.
"Saya hanya berandai-andai. Harapan saya ini yang terakhir lolosnya. Dicek dari mana,lakukan investigasi," kata Charles Honoris.
Sebelumnya, Aparat Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Kodam Jaya dan Mabes Polri menyelidiki penemuan 2.952 butir peluru di CSC Garuda Indonesia Cargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten.
Amunisi tanpa dokumen resmi tersebut rencananya akan dikirim ke Jayapura, Papua. Amunisi diduga dipesan oleh timsus separatis di bumi Cendrawasih tersebut.
"Kami melakukan penelusuran. Dir Intelkam Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Asisten Intel Kodam Jaya dan Mabes Polri," tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mohammad Iqbal.
Amunisi tanpa dokumen itu memuat Kaliber 38 SP sebanyak 575 butir, Kaliber 7.62 x 51mm sebanyak 1000 butir, Kaliber 9 x 19 mm : 500 butir, Kaliber 5.56 x 45 mm sebanyak 877 butir. Amunisi rencananya dikirim ke Jayapura, Papua, menggunakan Pesawat GA 656 pada Senin pukul 23.30 WIB.
Sumber Tribunnews
Radaksi RKCH

Related Posts:

DPR RI Dan Parlemen Tiongkok Membahas Isu Buruh Murah

DPR RI Dan Parlemen Tiongkok Membahas Isu Buruh Murah

redpassion_large
DPR RI meminta Parlemen Tiongkok memberi perhatian dan jaminan agar investasi di Indonesia tidak diembel-embeli keharusan menerima tenaga kerja level pekerja dari negara tirai bambu tersebut. Hal ini menjadi bahasan dalam pertemuan bilateral parlemen dua negara di sela-sela sidang Komisi Tetap Masalah Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Asian Parliamentary Assembly (APA) di Jakarta 19-20 Agustus.
“Saya konsen sekali pada pemberitaan yang menyebut investasi Tiongkok di Indonesia harus dengan syarat memberi lapangan kerja bagi buruh murah atau pekerja kasar dari sana. Tadi kami sampaikan secara blak-blakan kepada Parlemen Tiongkok agar memperhatikan hal ini, karena itu akan membahayakan lapangan kerja bagi warga negara Indonesia,” kata anggota BKSAP Charles Honoris usai pertemuan di Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu (19/8/15).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menyebut sangat menghargai keinginan Tiongkok untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, melakukan investasi pada sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia. Namun kerja sama hendaknya dilakukan dengan mengedepankan prinsip saling menguntungkan dan aturan hukum yang jelas.
Anggota delegasi Indonesia yang cukup aktif menyampaikan pendapatnya dalam persidangan komisi tetap APA ini, juga menyambut baik ajakan untuk membangun sinergi pada program silk road maritim yang sedang dikembankan pemerintahan Tiongkok. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Indosia yang juga mengedepankan pembangunan kamaritiman.
“Nah pada kesempatan pertemuan saya juga memimpa parlemen Tiongkok untuk peduli pada isu penegakan hukum di wilayah laut. Indonesia saat ini sangat concern pada masalah illegal fishing dan siap bertindak tegas sesuai rambu-rambu hukum yang ada,” tekan Charles Honoris.
Dalam kesempatan tersebut Ketua Delegasi Tiongkok Zhao Baige menerima sejumlah masukan yang disampaikan delegasi DPR. Terkait isu buruh murah Tiongkok yang didatangkan ke Indonesia, ia berjanji akan membahasnya di dalam negeri termasuk membicarakan dengan pemerintahnya.

Related Posts:

Charles Honoris: Reshuffle Kabinet, Inilah Harapan Rakyat


 Perombakan kabinet kerja yang baru saja dilakukan oleh Presiden Jokowi momentumnya sangat tepat.
Tiga bidang kementrian koordinator yang diisi orang baru sudah sangat tepat.

"Ketiga orang tersebut mempunyai kapasitas, rekam jejak yang baik dan pas dibidangnya masing-masing.
Apalagi Indonesia saat ini sedang mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan target serapan anggaran sampai ke daerah-daerah," ungkap politikus PDI Perjuangan Charles Honoris, Kamis (13/8/2015).

Disisi lain,  lanjut Charles, stabilitas politik diyakini juga akan lebih kondusif dikarenakan hubungan eksekutif, legislatif dan partai-partai politik akan lebih mendukung program pemerintahan.
"Kordinasi lembaga penegak hukum juga akan dirasa lebih harmonis. Sektor kemaritiman juga akan menjadi capaian baru yang lebih maksimal bagi Indonesia, " Charles meyakini.

Dan yang paling akan kelihatan adalah urusan administrasi kabinet dan istana akan lebih tertata karena dipegang oleh orang berpengalaman organisasi dan manajemen sekelas Pramono Anung.
Sebagai politisi senior, puji Charles, Pramono  dapat memfasilitasi komunikasi yang lebih baik dengan semua elemen politikl di republik ini.

"Masyarakat dan pasar ekonomi berharap banyak pasca reshufle kemarin. Dan presiden diharap memonitor kerja kabinet dengan lebih tegas dan terukur. Selamat bekerja kabinet kerja Jokowi-JK," kata Jokowi

http://www.tribunnews.com/nasional/2015/08/13/reshuffle-kabinet-jawaban-atas-harapan-rakyat

Related Posts:

telah terbit, Majalah Gratis dari Rumah Konstituen Charles Honoris

redpassion_large
Telah Terbit,
Majalah Rumah Konstituen Charles Honoris
Edisi Juni - Juli 2015.

Bagi warga Jakarta Barat, Utara dan Kepulauan Seribu yang berminat untuk mendapatkan majalah ini, kirimkan data lengkap, seperti nama, alamat, fotocopy KTP ke email kami rumahkonstituen@charles-honoris.com
Majalah kami terbit di setiap akhir bulan.

Redaksi menerima iklan (Komunitas, Organisasi, Karang Taruna, UKM, Layanan Masyarakat) secara gratis, kritik, saran dan masukan mohon di alamatkan ke Rumah Konstituen Charles Honoris Jl. Kebun Jeruk Raya No. 8, Jakarta Barat atau email ke rumahkonstituen@charles-honoris.com

Kirimkan opini atau artikel anda maksimal 3000 karakter tanpa spasi disertai identitas diri (berupa fotocopy KTP), nomor telepon, dan nomor rekening ke alamat email rumahkonstituen@charles-honoris.com
Redaksi berhak menyeleksi segala bahan iklan, opini, dan tulisan yang masuk.

DOWLOAD MAJALAH EDISI JUNI - JULI 2015



Related Posts:

Ketika Tiga Duta Besar Indonesia Ikut Bahas Perdamaian Timur Tengah Di Moskow


redpassion_large

Tiga Dubes Indonesia dan sekitar 300 orang perwakilan manca negara dan organisasi internasional bertemu di hotel Lotte, Moskow membahas masalah perdamaian di Timur Tengah (1-2/7). Kegiatan yang digelar PBB bertajuk “United Nations International Meeting in Support of Israeli Palestinian Peace. Two States Solution: A Key Prerequisite for Achieving Peace and Stability in Middle East" ini dihadiri 3 Duta Besar Indonesia, yakni Dubes Makarim Wibisono dalam kapasitas sebagai Rapporteurs PBB Masalah HAM Palestina, Dubes RI di Moskow Djauhari Oratmangun selaku ketua delegasi Indonesia  dan Dubes Desra Percaya, Wakil Tetap RI di PBB New York selaku Wakil Ketua Komite Pelaksanaan Hak-Hak Rakyat Palestina di PBB.
Pada sambutan pembukaan yang dibacakan Nickolay Mladenov (Koordinator Khusus PBB Untuk Perdamaian di Timur Tengah), Sekjen PBB Ban Ki-moon antara lain menyerukan agar masyarakat internasional tetap fokus mendukung penyelesaian konflik Israel-Palestina dan solusi dua negara merupakan pilihan terbaik dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Selain itu dibacakan pula sambutan Menlu Rusia Sergey Lavrov oleh Alexander Pankin, Direktur Organisasi Internasional Kemlu Rusia; sambutan Fodé Seck, Ketua Komite Pelaksanaan Hak-Hak Rakyat Palestina; Riad Malki, Menlu Palestina; dan Nabil Elaraby, Sekjen Liga Arab.
Dubes Djauhari Oratmangun dalam sesi siang membacakan sikap resmi pemerintah Indonesia dalam konflik Israel-Palestina yang antara lain meminta DK-PBB turut aktif berperan dan memikul tanggungjawab dalam upaya perdamaian internasional.  Indonesia juga menyerukan perundingan kedua pihak yang bertikai, termasuk penyelenggaraan konperensi internasional di Paris serta penghentian standar ganda dan sebaliknya memperkuat dukungan terhadap negara Palestina di kawasan Timur Tengah. 
Indonesia juga melihat pembukaan hubungan diplomatik antara Palestina dan Vatikan membuka peluang diperolehnya dukungan lebih 1 milyar umat Katolik terhadap Palestina. Indonesia juga menyambut baik laporan Komisi Penyelidik yang menyingkap konflik di Gaza tahun 2014 dan menganjurkan Palestina menggunakan laporan tersebut untuk menuntut tanggungjawab Israel di hadapan mahkamah internasional.
Selain Indonesia, perwakilan dari Mesir, Venezuela, Afrika Selatan, Yordania, Maroko, RRT dan Pakistan juga menyampaikan posisi resmi negara mereka.
Pada hari kedua pertemuan (2/7) Dubes Desra Percaya mengepalai sidang pleno ke-3 yang membahas inisiatif dan peran anggota tetap DK-PBB bagi terciptanya perdamaian, mekanisme PBB dalam penegakan HAM dan hukum internasional, serta upaya peningkatan dialog dan peace-building. Pembicara dalam sesi ini  adalah Nickolay Mladenov (Koordinator PBB urusan Proses Perdamaian di Timur Tengah), Bassam Salhi (Anggota Parlemen Palestina), Dubes Makarim Wibisono (Rapporteurs PBB masalah HAM Palestina) dan Omar Abdul-Monem Rifai (UNRWA Pengungsi Palestina).
Dubes Makarim Wibisono dalam presentasinya antara lain menyampaikan pentingnya penegakan dan penghormatan HAM, hukum internasional dan hukum humaniter internasional bagi pengakhiran konflik Israel-Palestina dan tercapainya perdamaian di Timur Tengah secara menyeluruh. Selain itu Dubes Makarim juga menyinggung pentingnya menciptakan conducive environment oleh seluruh pemangku kepentingan demi terciptanya perdamaian yang langgeng.
Pertemuan internasional di Moskow ini diadakan atas usul Palestina akibat buntunya pembicaraan langsung Palestina – Israel dan dimaksudkan untuk memobilisasi dukungan internasional bagi penyelesaian yang adil dan menyeluruh atas masalah Palestina yang hampir 50 tahun diduduki Israel. Melalui pertemuan ini diharapkan berbagai syarat yang diperlukan bagi keberhasilan proses politik guna mencapai solusi dua negara dapat dibahas oleh masyarakat internasional, termasuk dalam kerangka Inisiatif Perdamaian Arab, Kwartet (PBB, Rusia, Amerika Serikat dan Uni Eropa), Liga Negara Arab, OKI, dan organisasi multilateral lainnya. Sumber : kemenlu.go.id.

Related Posts:

Kabar DPR, BIN Akan Rekrut 1.000 Tenaga Baru Intelijen

redpassion_large

Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) terpilih, Letjen (Purn) Sutiyoso, mengatakan, dirinya berencana merekrut 1.000 tenaga baru intelijen dari berbagai bidang dalam jangka waktu satu tahun untuk memperkuat BIN. Penambahan personel ini dibutuhkan untuk mengantisipasi potensi kerawanan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada akhir tahun 2015.

"Satu tahun ini kami harus merekrut 1.000 orang, terutama menghadapi pemilu serentak ini. Kondisi itu harus bisa kita pantau sedini mungkin," ujar Sutiyoso seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Kamis (2/7/2015).

Kebutuhan ideal BIN, lanjut dia, adalah 5.000 orang. Namun, yang ada saat ini baru 1.975 orang. Dengan jumlah personel yang ada itu, Sutiyoso menuturkan, satu intelijen memiliki area tugas hingga tiga kabupaten.
"Teknologi komunikasi yang ada sudah sangat canggih. Kalau kita tidak punya alat yang supercanggih, kita akan jebol terus, disadap termasuk pengalaman kita yang lalu, komunikasi presiden dan pejabat tinggi negara disadap, dan ini bisa kita protect, komunikasi pejabat tinggi kita," tutur Sutiyoso.

Untuk melengkapi BIN dengan teknologi canggih, Sutiyoso menyatakan, BIN juga perlu penambahan anggaran. Penambahan itu akan dilakukan secara bertahap sesuai keuangan negara.

Mantan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menuturkan, proses perekrutan tahap pertama akan dilakukan dalam waktu satu tahun. Mereka yang terpilih menjadi anggota BIN selanjutnya akan disekolahkan hingga sarjana sehingga bisa lebih mahir dalam bidang tertentu. Sumber : nasional.kompas.com

Sementara itu, Sutiyoso menyebut dirinya telah mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sejak 15 Juni 2015 lalu. Jabatan itu, ucap dia, akan digantikan oleh mantan Bupati Kutai Timur Isran Noor.

Hal ini mengundang perhatian Anggota Komisi I Charles Honoris, Ia mengatakan bahwa keinginan Sutiyoso tersebut adalah hasil pertemuan dengan Presiden Jokowi agar BIN dapat semakin memperkuat keamanan dan kondusifitas salah satunya terkait rencana gelaran Pilkada serentak.

Diakui oleh Charles Honoris bahwa dalam beberapa kali rapat Komisi I dengan BIN, memang ada kebutuhan perekrutan dan penambahan personil seiring dengan rencana pembangunan kelembagaan BIN agar menjadi lebih kuat. Target perekrutan tersebut nantinya akan melibatkan semua elemen masyarakat untuk ditugaskan ke seluruh pelosok tanah air.

LINK http://charles-honoris.com/read/2015/07/03/151/bin-akan-rekrut-1000-tenaga-baru-intelijen

Related Posts:

Charles Honoris, Stop Beli Pesawat Bekas!

info berita http://fajar.co.id/headline/2015/07/01/stop-beli-pesawat-bekas.html

 
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris mendesak kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk segera mengevaluasi kebijakan akuisisi pesawat bekas menyusul jatuhnya pesawat Hercules tipe C-130 di Medan, Selasa (30/6).
“Peristiwa nahas itu harus menjadi bahan evaluasi bagi TNI agar tidak menerima pesawat hibah atau membeli pesawat bekas,” kata kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pagi ini (Rabu, 1/7).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan merawat pesawat tua sesungguhnya membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar ketimbang pesawat baru. ”Belum lagi masalah suku cadang yang tidak selalu tersedia,” ujarnya.
TNI Angkatan Udara sebetulnya memiliki banyak pesawat tua. Pesawat Hercules yang jatuh itu misalnya adalah buatan Amerika tahun 1964 dan sudah selayaknya segera diganti.
Untuk itu, Charles Honoris meminta agar Kemenhan dan semua matra TNI harus segera berkordinasi dengan DPR agar politik anggaran dan pembagian belanjanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran itu menurut dia, tidak harus dibagi rata kepada tiga matra tersebut.
“Yang jelas hari ini Indonesia berduka karena kehilangan prajurit-prajuritnya yang sedang menjalankan tugas negara. Tidak perlu ada korban lagi karena ketidakhati-hatian kita dalam menerapkan strategi yang tidak tepat dalam membeli peralatan  TNI,” tuturnya, prihatin. (wid/RMOL)
- See more at: http://fajar.co.id/headline/2015/07/01/stop-beli-pesawat-bekas.html#sthash.I4NYMxfe.dpuf
 JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris mendesak kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk segera mengevaluasi kebijakan akuisisi pesawat bekas menyusul jatuhnya pesawat Hercules tipe C-130 di Medan, Selasa (30/6).

“Peristiwa nahas itu harus menjadi bahan evaluasi bagi TNI agar tidak menerima pesawat hibah atau membeli pesawat bekas,” kata kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pagi ini (Rabu, 1/7).

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan merawat pesawat tua sesungguhnya membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar ketimbang pesawat baru. ”Belum lagi masalah suku cadang yang tidak selalu tersedia,” ujarnya.

TNI Angkatan Udara sebetulnya memiliki banyak pesawat tua. Pesawat Hercules yang jatuh itu misalnya adalah buatan Amerika tahun 1964 dan sudah selayaknya segera diganti.

Untuk itu, Charles Honoris meminta agar Kemenhan dan semua matra TNI harus segera berkordinasi dengan DPR agar politik anggaran dan pembagian belanjanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran itu menurut dia, tidak harus dibagi rata kepada tiga matra tersebut.

“Yang jelas hari ini Indonesia berduka karena kehilangan prajurit-prajuritnya yang sedang menjalankan tugas negara. Tidak perlu ada korban lagi karena ketidakhati-hatian kita dalam menerapkan strategi yang tidak tepat dalam membeli peralatan  TNI,” tuturnya, prihatin. (wid/RMOL)- See more at: http://fajar.co.id/headline/2015/07/01/stop-beli-pesawat-bekas.html#sthash.I4NYMxfe.dpuf
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris mendesak kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk segera mengevaluasi kebijakan akuisisi pesawat bekas menyusul jatuhnya pesawat Hercules tipe C-130 di Medan, Selasa (30/6).
“Peristiwa nahas itu harus menjadi bahan evaluasi bagi TNI agar tidak menerima pesawat hibah atau membeli pesawat bekas,” kata kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pagi ini (Rabu, 1/7).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan merawat pesawat tua sesungguhnya membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar ketimbang pesawat baru. ”Belum lagi masalah suku cadang yang tidak selalu tersedia,” ujarnya.
TNI Angkatan Udara sebetulnya memiliki banyak pesawat tua. Pesawat Hercules yang jatuh itu misalnya adalah buatan Amerika tahun 1964 dan sudah selayaknya segera diganti.
Untuk itu, Charles Honoris meminta agar Kemenhan dan semua matra TNI harus segera berkordinasi dengan DPR agar politik anggaran dan pembagian belanjanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran itu menurut dia, tidak harus dibagi rata kepada tiga matra tersebut.
“Yang jelas hari ini Indonesia berduka karena kehilangan prajurit-prajuritnya yang sedang menjalankan tugas negara. Tidak perlu ada korban lagi karena ketidakhati-hatian kita dalam menerapkan strategi yang tidak tepat dalam membeli peralatan  TNI,” tuturnya, prihatin. (wid/RMOL)
- See more at: http://fajar.co.id/headline/2015/07/01/stop-beli-pesawat-bekas.html#sthash.I4NYMxfe.dpuf
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris mendesak kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk segera mengevaluasi kebijakan akuisisi pesawat bekas menyusul jatuhnya pesawat Hercules tipe C-130 di Medan, Selasa (30/6).
“Peristiwa nahas itu harus menjadi bahan evaluasi bagi TNI agar tidak menerima pesawat hibah atau membeli pesawat bekas,” kata kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pagi ini (Rabu, 1/7).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan merawat pesawat tua sesungguhnya membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar ketimbang pesawat baru. ”Belum lagi masalah suku cadang yang tidak selalu tersedia,” ujarnya.
TNI Angkatan Udara sebetulnya memiliki banyak pesawat tua. Pesawat Hercules yang jatuh itu misalnya adalah buatan Amerika tahun 1964 dan sudah selayaknya segera diganti.
Untuk itu, Charles Honoris meminta agar Kemenhan dan semua matra TNI harus segera berkordinasi dengan DPR agar politik anggaran dan pembagian belanjanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran itu menurut dia, tidak harus dibagi rata kepada tiga matra tersebut.
“Yang jelas hari ini Indonesia berduka karena kehilangan prajurit-prajuritnya yang sedang menjalankan tugas negara. Tidak perlu ada korban lagi karena ketidakhati-hatian kita dalam menerapkan strategi yang tidak tepat dalam membeli peralatan  TNI,” tuturnya, prihatin. (wid/RMOL)
- See more at: http://fajar.co.id/headline/2015/07/01/stop-beli-pesawat-bekas.html#sthash.I4NYMxfe.dpuf
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris mendesak kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk segera mengevaluasi kebijakan akuisisi pesawat bekas menyusul jatuhnya pesawat Hercules tipe C-130 di Medan, Selasa (30/6).
“Peristiwa nahas itu harus menjadi bahan evaluasi bagi TNI agar tidak menerima pesawat hibah atau membeli pesawat bekas,” kata kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pagi ini (Rabu, 1/7).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan merawat pesawat tua sesungguhnya membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar ketimbang pesawat baru. ”Belum lagi masalah suku cadang yang tidak selalu tersedia,” ujarnya.
TNI Angkatan Udara sebetulnya memiliki banyak pesawat tua. Pesawat Hercules yang jatuh itu misalnya adalah buatan Amerika tahun 1964 dan sudah selayaknya segera diganti.
Untuk itu, Charles Honoris meminta agar Kemenhan dan semua matra TNI harus segera berkordinasi dengan DPR agar politik anggaran dan pembagian belanjanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran itu menurut dia, tidak harus dibagi rata kepada tiga matra tersebut.
“Yang jelas hari ini Indonesia berduka karena kehilangan prajurit-prajuritnya yang sedang menjalankan tugas negara. Tidak perlu ada korban lagi karena ketidakhati-hatian kita dalam menerapkan strategi yang tidak tepat dalam membeli peralatan  TNI,” tuturnya, prihatin. (wid/RMOL)
- See more at: http://fajar.co.id/headline/2015/07/01/stop-beli-pesawat-bekas.html#sthash.I4NYMxfe.dpuf
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris mendesak kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk segera mengevaluasi kebijakan akuisisi pesawat bekas menyusul jatuhnya pesawat Hercules tipe C-130 di Medan, Selasa (30/6).
“Peristiwa nahas itu harus menjadi bahan evaluasi bagi TNI agar tidak menerima pesawat hibah atau membeli pesawat bekas,” kata kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pagi ini (Rabu, 1/7).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan merawat pesawat tua sesungguhnya membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar ketimbang pesawat baru. ”Belum lagi masalah suku cadang yang tidak selalu tersedia,” ujarnya.
TNI Angkatan Udara sebetulnya memiliki banyak pesawat tua. Pesawat Hercules yang jatuh itu misalnya adalah buatan Amerika tahun 1964 dan sudah selayaknya segera diganti.
Untuk itu, Charles Honoris meminta agar Kemenhan dan semua matra TNI harus segera berkordinasi dengan DPR agar politik anggaran dan pembagian belanjanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran itu menurut dia, tidak harus dibagi rata kepada tiga matra tersebut.
“Yang jelas hari ini Indonesia berduka karena kehilangan prajurit-prajuritnya yang sedang menjalankan tugas negara. Tidak perlu ada korban lagi karena ketidakhati-hatian kita dalam menerapkan strategi yang tidak tepat dalam membeli peralatan  TNI,” tuturnya, prihatin. (wid/RMOL)
- See more at: http://fajar.co.id/headline/2015/07/01/stop-beli-pesawat-bekas.html#sthash.I4NYMxfe.dpuf
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris mendesak kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk segera mengevaluasi kebijakan akuisisi pesawat bekas menyusul jatuhnya pesawat Hercules tipe C-130 di Medan, Selasa (30/6).
“Peristiwa nahas itu harus menjadi bahan evaluasi bagi TNI agar tidak menerima pesawat hibah atau membeli pesawat bekas,” kata kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pagi ini (Rabu, 1/7).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan merawat pesawat tua sesungguhnya membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar ketimbang pesawat baru. ”Belum lagi masalah suku cadang yang tidak selalu tersedia,” ujarnya.
TNI Angkatan Udara sebetulnya memiliki banyak pesawat tua. Pesawat Hercules yang jatuh itu misalnya adalah buatan Amerika tahun 1964 dan sudah selayaknya segera diganti.
Untuk itu, Charles Honoris meminta agar Kemenhan dan semua matra TNI harus segera berkordinasi dengan DPR agar politik anggaran dan pembagian belanjanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran itu menurut dia, tidak harus dibagi rata kepada tiga matra tersebut.
“Yang jelas hari ini Indonesia berduka karena kehilangan prajurit-prajuritnya yang sedang menjalankan tugas negara. Tidak perlu ada korban lagi karena ketidakhati-hatian kita dalam menerapkan strategi yang tidak tepat dalam membeli peralatan  TNI,” tuturnya, prihatin. (wid/RMOL)
- See more at: http://fajar.co.id/headline/2015/07/01/stop-beli-pesawat-bekas.html#sthash.I4NYMxfe.dpuf
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris mendesak kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk segera mengevaluasi kebijakan akuisisi pesawat bekas menyusul jatuhnya pesawat Hercules tipe C-130 di Medan, Selasa (30/6).
“Peristiwa nahas itu harus menjadi bahan evaluasi bagi TNI agar tidak menerima pesawat hibah atau membeli pesawat bekas,” kata kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pagi ini (Rabu, 1/7).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan merawat pesawat tua sesungguhnya membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar ketimbang pesawat baru. ”Belum lagi masalah suku cadang yang tidak selalu tersedia,” ujarnya.
TNI Angkatan Udara sebetulnya memiliki banyak pesawat tua. Pesawat Hercules yang jatuh itu misalnya adalah buatan Amerika tahun 1964 dan sudah selayaknya segera diganti.
Untuk itu, Charles Honoris meminta agar Kemenhan dan semua matra TNI harus segera berkordinasi dengan DPR agar politik anggaran dan pembagian belanjanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran itu menurut dia, tidak harus dibagi rata kepada tiga matra tersebut.
“Yang jelas hari ini Indonesia berduka karena kehilangan prajurit-prajuritnya yang sedang menjalankan tugas negara. Tidak perlu ada korban lagi karena ketidakhati-hatian kita dalam menerapkan strategi yang tidak tepat dalam membeli peralatan  TNI,” tuturnya, prihatin. (wid/RMOL)
- See more at: http://fajar.co.id/headline/2015/07/01/stop-beli-pesawat-bekas.html#sthash.I4NYMxfe.dpuf
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris mendesak kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk segera mengevaluasi kebijakan akuisisi pesawat bekas menyusul jatuhnya pesawat Hercules tipe C-130 di Medan, Selasa (30/6).
“Peristiwa nahas itu harus menjadi bahan evaluasi bagi TNI agar tidak menerima pesawat hibah atau membeli pesawat bekas,” kata kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pagi ini (Rabu, 1/7).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan merawat pesawat tua sesungguhnya membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar ketimbang pesawat baru. ”Belum lagi masalah suku cadang yang tidak selalu tersedia,” ujarnya.
TNI Angkatan Udara sebetulnya memiliki banyak pesawat tua. Pesawat Hercules yang jatuh itu misalnya adalah buatan Amerika tahun 1964 dan sudah selayaknya segera diganti.
Untuk itu, Charles Honoris meminta agar Kemenhan dan semua matra TNI harus segera berkordinasi dengan DPR agar politik anggaran dan pembagian belanjanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran itu menurut dia, tidak harus dibagi rata kepada tiga matra tersebut.
“Yang jelas hari ini Indonesia berduka karena kehilangan prajurit-prajuritnya yang sedang menjalankan tugas negara. Tidak perlu ada korban lagi karena ketidakhati-hatian kita dalam menerapkan strategi yang tidak tepat dalam membeli peralatan  TNI,” tuturnya, prihatin. (wid/RMOL)
- See more at: http://fajar.co.id/headline/2015/07/01/stop-beli-pesawat-bekas.html#sthash.I4NYMxfe.dpuf

Related Posts:

PDIP Pasang Badan Muluskan Jenderal Gatot jadi Panglima TNI

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad), Jenderal Gatot Nurmantyo. (ist)
intelijen - Komisi I DPR akan menggelar fit and proper tes Kasad Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI siang ini. Fraksi PDIP sebagai partai pendukung utama pemerintah akan kembali menjadi garda terdepan memuluskan apa yang sudah ditunjuk Presiden Joko Widodo atau sama dengan yang dilakukan saat fit and proper test Letjen TNI (purn) Sutiyoso sebagai Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang digelar kemarin.

“Dari kami (PDIP) ada tradisi mendukung calon-calon yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi, termasuk TNI,” kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris, Rabu (1/7).

Sementara disinggung mengenai pengadaan jabatan Wakil Panglima TNI, Charles menegaskan bahwa pengadaan jabatan itu baru sebatas wacana. Dia pun enggan mengomentarinya lebih jauh.

“Ini kan baru sekadar wacana dari Jenderal Moeldoko. Presiden belum pernah memperbincangkan ini,” tukasnya.

Presiden Joko Widodo telah menyodorkan nama Kasad Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI ke DPR melalui surat yang dikirim pada tanggal 9 Juni yang lalu. Surat tersebut dikirim bersamaan dengan penunjukkan Letjen TNI (Purn) Sutiyoso sebagai Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).(Merdeka)

Related Posts:

MAJALAH KETUJUH: EDISI MEI - JUNI 2015 DARI CHARLES HONORIS

DOWLOAD MAJALAH EDISI MEI - JUNI 2015

Telah Terbit,
Majalah Rumah Konstituen Charles Honoris

redpassion_large Edisi Mei - Juni 2015.

Bagi warga Jakarta Barat, Utara dan Kepulauan Seribu yang berminat untuk mendapatkan majalah ini, kirimkan data lengkap, seperti nama, alamat, fotocopy KTP ke email kami rumahkonstituen@charles-honoris.com
Majalah kami terbit di setiap akhir bulan.

Redaksi menerima iklan (Komunitas, Organisasi, Karang Taruna, UKM, Layanan Masyarakat) secara gratis, kritik, saran dan masukan mohon di alamatkan ke Rumah Konstituen Charles Honoris Jl. Kebun Jeruk Raya No. 8, Jakarta Barat atau email ke rumahkonstituen@charles-honoris.com

Kirimkan opini atau artikel anda maksimal 3000 karakter tanpa spasi disertai identitas diri (berupa fotocopy KTP), nomor telepon, dan nomor rekening ke alamat email rumahkonstituen@charles-honoris.com
Redaksi berhak menyeleksi segala bahan iklan, opini, dan tulisan yang masuk.


 

Related Posts:

Download Majalah Anggota DPR RI, Charles Honoris 2015




DOWLOAD MAJALAH EDISI APRIL - MEI 2015

Telah Terbit,
Majalah Rumah Konstituen Charles Honoris
Edisi April - Mei 2015.

Bagi warga Jakarta Barat, Utara dan Kepulauan Seribu yang berminat untuk mendapatkan majalah ini, kirimkan data lengkap, seperti nama, alamat, fotocopy KTP ke email kami rumahkonstituen@charles-honoris.com
Majalah kami terbit di setiap akhir bulan.

Redaksi menerima iklan (Komunitas, Organisasi, Karang Taruna, UKM, Layanan Masyarakat) secara gratis, kritik, saran dan masukan mohon di alamatkan ke Rumah Konstituen Charles Honoris Jl. Kebun Jeruk Raya No. 8, Jakarta Barat atau email ke rumahkonstituen@charles-honoris.com

Kirimkan opini atau artikel anda maksimal 3000 karakter tanpa spasi disertai identitas diri (berupa fotocopy KTP), nomor telepon, dan nomor rekening ke alamat email rumahkonstituen@charles-honoris.com
Redaksi berhak menyeleksi segala bahan iklan, opini, dan tulisan yang masuk.

Related Posts:

Pengurus Vihara Dharma Bakti: Terimakasih Charles Honoris

Pengurus Vihara Dharma Bakti mengaku sudah ada sumbangan yang masuk untuk dana merenovasi klenteng tertua di Jakarta tersebut. Pengurus juga berkeinginan proses penyelidikan cepat selesai dilakukan dan vihara kembali direnovasi lebih bagus.
“Sudah ada beberapa yang memberikan bantuan, tapi kita tidak tahu jumlahnya karena belum berani dibuka. Karena itu untuk membangun kembali Vihara ini menjadi lebih bagus,” ujar Koordinator Pengurus Vihara Dharma Bakti, Hengki Harun kepada wartawan, Rabu (4/3/2015).
Hengki menuturkan, selain dari jemaat yang sering beribadah, sumbangan juga datang dari anggota DPR RI. Anggota DPR RI yang memberikan bantuan yaitu Charles Honoris.
“Kemarin pak Charles Honorisjuga beri bantuan tapi kita juga tidak tahu berapa,” terang Hengki.
Hengki menuturkan, walaupun Vihara terbakar habis, para jemaat tetap setiap beribadah. Bahkan ada yang ingin berusaha masuk ke dalam Vihara untuk beribadah di dalam.
“Sempat ada yang mau masuk ke dalam, tapi karena sudah di-police line tidak diperbolehkan,” tutup Hengki.
Sumber Detik.com

Related Posts:

Kegiatan Charles Honoris, Laporan Reses Di Tambora

Charles Honoris, Laporan Reses
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris menjumpai konstituennya di daerah Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, Kamis (26/2/2015). Anggota DPR RI yang telah memasuki masa reses tersebut kembali ke daerah tempat pemilihannya untuk kembali menyerap aspirasi masyarakat.
Politisi muda Charles Honoris yang di dampingi Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat, Ibu Ika Yuli Rahayu dan pejabat kelurahan dan tokoh masyarakat setempat.
Dalam acara tanya jawab, muncul pertanyaan dari dari warga mengenai masalah pertahanan dan hubungan Indonesia dengan negara lain, layanan dari Pemprov DKI Jakarta terkait dengan program Smart City, penanggulangan sampah, sampai pada persoalan ibu-ibu PKK yang kurang mendapat perhatian dari pihak pemerintah setermpat.
Menanggapi hal tersebut, Charles Honoris menyampaikan bahwa Indonesia harus tetap tegas dan konsisten dengan hukum yang berlaku. Akan terus mendorong kementerian terkait untuk meninjau ulang hubungan dagang dengan negara yang sedang bermasalah dengan Indonesia.
Terkait Smart city dan penanganan sampah, Charles Honoris menyampaikan pentingnya “Revolusi Mental” secara bersama-sama. Kesadaran bersama dalam menjaga lingkungan. Namun demikian, Charles Honoris juga akan menyampaikan aspirasi warga ke Pemprov DKI Jakarta dan mendorong pemprov untuk segera merealisasikannya.
Selain itu, Charles Honoris berkomitmen bahwa layanan unit ambulans akan ditingkatkan semaksimal mungkin.
Sumber Pertama
Sumber Kedua
SMasyarakat Jakarta Barat dan Utara cukup menghubungi RKCH (Rumah Konsituten Charles Honoris) untuk meminta bantuan unit ambulans.

Related Posts:

Charles Honoris: Eksekusi Mati ‘Bali Nine’ Harus Berjalan

Timlo.net - Politikus PDIP Charles Honoris mendukung penuh langkah pemerintah untuk melakukan eksekusi mati kepada kelompok Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Pemerintah diminta tegas dan konsisten dalam menindaklanjuti kebijakan tersebut.
“Pemerintah harus konsisten menjalankan hukuman mati terhadap kelompok Bali Nine,” kata Charles di Jakarta, Sabtu (14/2).
Anggota Komisi I DPR ini merasa yakin jika Kementerian Luar Negeri mampu mengatasi protes dari Australia. Dia juga meminta agar pemerintah memberi pemahaman kepada pemerintah Australia bahwa Indonesia saat ini sedang melawan keras kejahatan narkoba.
“Saya punya keyakinan penuh bahwa kementerian luar negeri kita melalui perwakilan kita disana dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat disana mengenai kondisi darurat narkoba yang terjadi di Indonesia,” tegas dia.
“Walaupun menjadi kontroversi di Australia, saya yakin bahwa pemerintah dan rakyat Australia akan bisa memahami dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia,” tambah Charles.
Menurut dia, sikap tegas pemerintah mengeksekusi mati terpidana narkoba merupakan sebuah momentum untuk menunjukan kepada dunia bahwa Indonesia sedang perang melawan kejahatan narkoba.
“Ini adalah momentum bagi Indonesia untuk mengambil peran besar di panggung dunia dalam perang melawan narkoba,” pungkasnya.
[rnd]
Sumber: merdeka.com

Related Posts:

Charles Honoris Minta Presiden Jokowi Dengarkan Kritikan Effendi Simbolon

Politikus muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Charles Honoris meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak menganggap kritik Ketua DPP PDIP, Effendi Simbolon sebagai angin lalu. Menurutnya, kritik Effendi memang menimbulkan sejumlah spekulasi terkait motif di baliknya.

Charles Honoris telah berdiskusi langsung bersama Effendi Simbolon dan menyimpulkan bahwa maksud Efendi baik untuk mengingatkan pemerintah. “Apalagi substansi yang disampaikan juga benar,” kata anak pengusaha nasional Luntungan Honoris ini.

Oleh karena itu, Charles Honoris telah menarik kembali ucapannya mengenai halusinasi dan menyampaikan permohonan maaf kepada yang bersangkutan. Meski bukan gelombang besar di PDIP, peringatan dari Effendi bisa menjadi peringatan. Ia berkata, ada fungsi kontrol yang melekat pada anggota dewan dalam menjaga keberpihakan jalannya roda pemerintahan bagi rakyat banyak. “Dan itu yang sedang dilakukan Bang Effendi,” sebut dia.

Related Posts:

Charles Honoris: Komisi I Berencana Dukung Penguatan Alustina TNI

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Charles Honoris, mengaharapkan dengan terciptanya penyegaran kepemimpinan di AL dan AU, TNI akan semakin profesional dalam menjaga kedaulatan wilayah laut dan udara Indonesia. Selain itu, keduanya juga harus dapat mendukung program-program Presiden. Secara khusus, program pembangunan poros maritim yang dicanangkan oleh Presiden

Charles Honoris menambahkan, Komisi I berencana mendukung penguatan alutsista TNI. Hal ini karena profesionalitas TNI harus didukung dengan peralatan dan persenjataan yang memadai.

Menteri Koordinator Kemaritiman, Indroyono Susilo berharap Ade mengedepankan peranan TNI dalam penegakan hukum di laut. Sementara itu, Ade menyatakan kesiapannya meningkatkan keamanan laut. TNI AL, lanjutnya, tidak akan tinggal diam terhadap kapal yang melakukan pelanggaran wilayah dan eksploitasi kekayaan tanpa izin.

“Ada dua kondisi yang dilakukan AL dalam menegakkan hukum di laut. Pertama, bagaimana TNI AL mencegah masuknya kapal ilegal dan tidak melakukan pelanggaran wilayah. Kedua, mencegah mereka melakukan eksploitasi sumber daya laut Indonesia,” katanya.

Pada Jumat (2/1), Jokowi melantik Agus Supriatna sebagai Kasau. Sebenarnya, pelantikan Kasal dan Kasau dijadwalkan berlangsung bersamaan pada 31 Desember 2014. Namun, saat itu Agus masih bintang dua. Pengangkatannya ditunda untuk menghormati tradisi kepangkatan di jajaran TNI.

Agus diangkat terlebih dahulu menjadi Kepala Staf Umum TNI dan dilantik 2 Januari 2015 menjadi Kasau. Agus yang merupakan alumnus Akademi Angkatan. Agus berjanji untuk membangun pertahanan udara menjadi prioritas dan radar akan diperkuat.

“Sehingga kita bisa mengetahui pesawat yang melintas di wilayah udara. Jadi radar ini sangat membantu. Pesawat lain tidak bisa masuk begitu saja ke wilayah kalau kita memiliki radar,” kata Agus kepada wartawan usai dilantik.
Sumber Beritasatu.com

Related Posts: