telah terbit, Majalah Gratis dari Rumah Konstituen Charles Honoris

Telah Terbit,
Majalah Rumah Konstituen Charles Honoris
Edisi Juni - Juli 2015.

Bagi warga Jakarta Barat, Utara dan Kepulauan Seribu yang berminat untuk mendapatkan majalah ini, kirimkan data lengkap, seperti nama, alamat, fotocopy KTP ke email kami rumahkonstituen@charles-honoris.com

Majalah kami terbit di setiap akhir bulan.

Redaksi menerima iklan (Komunitas, Organisasi, Karang Taruna, UKM, Layanan Masyarakat) secara gratis, kritik, saran dan masukan mohon di alamatkan ke Rumah Konstituen Charles Honoris Jl. Kebun Jeruk Raya No. 8, Jakarta Barat atau email ke rumahkonstituen@charles-honoris.com

Kirimkan opini atau artikel anda maksimal 3000 karakter tanpa spasi disertai identitas diri (berupa fotocopy KTP), nomor telepon, dan nomor rekening ke alamat email rumahkonstituen@charles-honoris.com
Redaksi berhak menyeleksi segala bahan iklan, opini, dan tulisan yang masuk.

DOWLOAD MAJALAH EDISI JUNI - JULI 2015

Related Posts:

Tweet

Ketika Tiga Duta Besar Indonesia Ikut Bahas Perdamaian Timur Tengah Di Moskow

Tiga Dubes Indonesia dan sekitar 300 orang perwakilan manca negara dan organisasi internasional bertemu di hotel Lotte, Moskow membahas masalah perdamaian di Timur Tengah (1-2/7). Kegiatan yang digelar PBB bertajuk “United Nations International Meeting in Support of Israeli Palestinian Peace. Two States Solution: A Key Prerequisite for Achieving Peace and Stability in Middle East" ini dihadiri 3 Duta Besar Indonesia, yakni Dubes Makarim Wibisono dalam kapasitas sebagai Rapporteurs PBB Masalah HAM Palestina, Dubes RI di Moskow Djauhari Oratmangun selaku ketua delegasi Indonesia  dan Dubes Desra Percaya, Wakil Tetap RI di PBB New York selaku Wakil Ketua Komite Pelaksanaan Hak-Hak Rakyat Palestina di PBB.

Pada sambutan pembukaan yang dibacakan Nickolay Mladenov (Koordinator Khusus PBB Untuk Perdamaian di Timur Tengah), Sekjen PBB Ban Ki-moon antara lain menyerukan agar masyarakat internasional tetap fokus mendukung penyelesaian konflik Israel-Palestina dan solusi dua negara merupakan pilihan terbaik dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Selain itu dibacakan pula sambutan Menlu Rusia Sergey Lavrov oleh Alexander Pankin, Direktur Organisasi Internasional Kemlu Rusia; sambutan Fodé Seck, Ketua Komite Pelaksanaan Hak-Hak Rakyat Palestina; Riad Malki, Menlu Palestina; dan Nabil Elaraby, Sekjen Liga Arab.

Dubes Djauhari Oratmangun dalam sesi siang membacakan sikap resmi pemerintah Indonesia dalam konflik Israel-Palestina yang antara lain meminta DK-PBB turut aktif berperan dan memikul tanggungjawab dalam upaya perdamaian internasional.  Indonesia juga menyerukan perundingan kedua pihak yang bertikai, termasuk penyelenggaraan konperensi internasional di Paris serta penghentian standar ganda dan sebaliknya memperkuat dukungan terhadap negara Palestina di kawasan Timur Tengah. 

Indonesia juga melihat pembukaan hubungan diplomatik antara Palestina dan Vatikan membuka peluang diperolehnya dukungan lebih 1 milyar umat Katolik terhadap Palestina. Indonesia juga menyambut baik laporan Komisi Penyelidik yang menyingkap konflik di Gaza tahun 2014 dan menganjurkan Palestina menggunakan laporan tersebut untuk menuntut tanggungjawab Israel di hadapan mahkamah internasional.

Selain Indonesia, perwakilan dari Mesir, Venezuela, Afrika Selatan, Yordania, Maroko, RRT dan Pakistan juga menyampaikan posisi resmi negara mereka.

Pada hari kedua pertemuan (2/7) Dubes Desra Percaya mengepalai sidang pleno ke-3 yang membahas inisiatif dan peran anggota tetap DK-PBB bagi terciptanya perdamaian, mekanisme PBB dalam penegakan HAM dan hukum internasional, serta upaya peningkatan dialog dan peace-building. Pembicara dalam sesi ini  adalah Nickolay Mladenov (Koordinator PBB urusan Proses Perdamaian di Timur Tengah), Bassam Salhi (Anggota Parlemen Palestina), Dubes Makarim Wibisono (Rapporteurs PBB masalah HAM Palestina) dan Omar Abdul-Monem Rifai (UNRWA Pengungsi Palestina).

Dubes Makarim Wibisono dalam presentasinya antara lain menyampaikan pentingnya penegakan dan penghormatan HAM, hukum internasional dan hukum humaniter internasional bagi pengakhiran konflik Israel-Palestina dan tercapainya perdamaian di Timur Tengah secara menyeluruh. Selain itu Dubes Makarim juga menyinggung pentingnya menciptakan conducive environment oleh seluruh pemangku kepentingan demi terciptanya perdamaian yang langgeng.

Pertemuan internasional di Moskow ini diadakan atas usul Palestina akibat buntunya pembicaraan langsung Palestina – Israel dan dimaksudkan untuk memobilisasi dukungan internasional bagi penyelesaian yang adil dan menyeluruh atas masalah Palestina yang hampir 50 tahun diduduki Israel. Melalui pertemuan ini diharapkan berbagai syarat yang diperlukan bagi keberhasilan proses politik guna mencapai solusi dua negara dapat dibahas oleh masyarakat internasional, termasuk dalam kerangka Inisiatif Perdamaian Arab, Kwartet (PBB, Rusia, Amerika Serikat dan Uni Eropa), Liga Negara Arab, OKI, dan organisasi multilateral lainnya. Sumber : kemenlu.go.id.

Info DPR http://charles-honoris.com/read/2015/07/03/153/ketika-tiga-duta-besar-indonesia-ikut-bahas-perdamaian-timur-tengah-di-moskow

Related Posts:

Tweet

Kabar DPR, BIN Akan Rekrut 1.000 Tenaga Baru Intelijen

Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) terpilih, Letjen (Purn) Sutiyoso, mengatakan, dirinya berencana merekrut 1.000 tenaga baru intelijen dari berbagai bidang dalam jangka waktu satu tahun untuk memperkuat BIN. Penambahan personel ini dibutuhkan untuk mengantisipasi potensi kerawanan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada akhir tahun 2015.

"Satu tahun ini kami harus merekrut 1.000 orang, terutama menghadapi pemilu serentak ini. Kondisi itu harus bisa kita pantau sedini mungkin," ujar Sutiyoso seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Kamis (2/7/2015).

Kebutuhan ideal BIN, lanjut dia, adalah 5.000 orang. Namun, yang ada saat ini baru 1.975 orang. Dengan jumlah personel yang ada itu, Sutiyoso menuturkan, satu intelijen memiliki area tugas hingga tiga kabupaten.
"Teknologi komunikasi yang ada sudah sangat canggih. Kalau kita tidak punya alat yang supercanggih, kita akan jebol terus, disadap termasuk pengalaman kita yang lalu, komunikasi presiden dan pejabat tinggi negara disadap, dan ini bisa kita protect, komunikasi pejabat tinggi kita," tutur Sutiyoso.

Untuk melengkapi BIN dengan teknologi canggih, Sutiyoso menyatakan, BIN juga perlu penambahan anggaran. Penambahan itu akan dilakukan secara bertahap sesuai keuangan negara.

Mantan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menuturkan, proses perekrutan tahap pertama akan dilakukan dalam waktu satu tahun. Mereka yang terpilih menjadi anggota BIN selanjutnya akan disekolahkan hingga sarjana sehingga bisa lebih mahir dalam bidang tertentu. Sumber : nasional.kompas.com

Sementara itu, Sutiyoso menyebut dirinya telah mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sejak 15 Juni 2015 lalu. Jabatan itu, ucap dia, akan digantikan oleh mantan Bupati Kutai Timur Isran Noor.

Hal ini mengundang perhatian Anggota Komisi I Charles Honoris, Ia mengatakan bahwa keinginan Sutiyoso tersebut adalah hasil pertemuan dengan Presiden Jokowi agar BIN dapat semakin memperkuat keamanan dan kondusifitas salah satunya terkait rencana gelaran Pilkada serentak.

Diakui oleh Charles Honoris bahwa dalam beberapa kali rapat Komisi I dengan BIN, memang ada kebutuhan perekrutan dan penambahan personil seiring dengan rencana pembangunan kelembagaan BIN agar menjadi lebih kuat. Target perekrutan tersebut nantinya akan melibatkan semua elemen masyarakat untuk ditugaskan ke seluruh pelosok tanah air.

LINK http://charles-honoris.com/read/2015/07/03/151/bin-akan-rekrut-1000-tenaga-baru-intelijen

Related Posts:

Tweet

Charles Honoris, Stop Beli Pesawat Bekas!

info berita http://fajar.co.id/headline/2015/07/01/stop-beli-pesawat-bekas.html

 

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris mendesak kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk segera mengevaluasi kebijakan akuisisi pesawat bekas menyusul jatuhnya pesawat Hercules tipe C-130 di Medan, Selasa (30/6).
“Peristiwa nahas itu harus menjadi bahan evaluasi bagi TNI agar tidak menerima pesawat hibah atau membeli pesawat bekas,” kata kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pagi ini (Rabu, 1/7).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan merawat pesawat tua sesungguhnya membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar ketimbang pesawat baru. ”Belum lagi masalah suku cadang yang tidak selalu tersedia,” ujarnya.
TNI Angkatan Udara sebetulnya memiliki banyak pesawat tua. Pesawat Hercules yang jatuh itu misalnya adalah buatan Amerika tahun 1964 dan sudah selayaknya segera diganti.
Untuk itu, Charles Honoris meminta agar Kemenhan dan semua matra TNI harus segera berkordinasi dengan DPR agar politik anggaran dan pembagian belanjanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran itu menurut dia, tidak harus dibagi rata kepada tiga matra tersebut.
“Yang jelas hari ini Indonesia berduka karena kehilangan prajurit-prajuritnya yang sedang menjalankan tugas negara. Tidak perlu ada korban lagi karena ketidakhati-hatian kita dalam menerapkan strategi yang tidak tepat dalam membeli peralatan  TNI,” tuturnya, prihatin. (wid/RMOL)
- See more at: http://fajar.co.id/headline/2015/07/01/stop-beli-pesawat-bekas.html#sthash.I4NYMxfe.dpuf

 JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris mendesak kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk segera mengevaluasi kebijakan akuisisi pesawat bekas menyusul jatuhnya pesawat Hercules tipe C-130 di Medan, Selasa (30/6).

“Peristiwa nahas itu harus menjadi bahan evaluasi bagi TNI agar tidak menerima pesawat hibah atau membeli pesawat bekas,” kata kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pagi ini (Rabu, 1/7).

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan merawat pesawat tua sesungguhnya membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar ketimbang pesawat baru. ”Belum lagi masalah suku cadang yang tidak selalu tersedia,” ujarnya.

TNI Angkatan Udara sebetulnya memiliki banyak pesawat tua. Pesawat Hercules yang jatuh itu misalnya adalah buatan Amerika tahun 1964 dan sudah selayaknya segera diganti.

Untuk itu, Charles Honoris meminta agar Kemenhan dan semua matra TNI harus segera berkordinasi dengan DPR agar politik anggaran dan pembagian belanjanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran itu menurut dia, tidak harus dibagi rata kepada tiga matra tersebut.

“Yang jelas hari ini Indonesia berduka karena kehilangan prajurit-prajuritnya yang sedang menjalankan tugas negara. Tidak perlu ada korban lagi karena ketidakhati-hatian kita dalam menerapkan strategi yang tidak tepat dalam membeli peralatan  TNI,” tuturnya, prihatin. (wid/RMOL)- See more at: http://fajar.co.id/headline/2015/07/01/stop-beli-pesawat-bekas.html#sthash.I4NYMxfe.dpuf

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris mendesak kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk segera mengevaluasi kebijakan akuisisi pesawat bekas menyusul jatuhnya pesawat Hercules tipe C-130 di Medan, Selasa (30/6).
“Peristiwa nahas itu harus menjadi bahan evaluasi bagi TNI agar tidak menerima pesawat hibah atau membeli pesawat bekas,” kata kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pagi ini (Rabu, 1/7).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan merawat pesawat tua sesungguhnya membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar ketimbang pesawat baru. ”Belum lagi masalah suku cadang yang tidak selalu tersedia,” ujarnya.
TNI Angkatan Udara sebetulnya memiliki banyak pesawat tua. Pesawat Hercules yang jatuh itu misalnya adalah buatan Amerika tahun 1964 dan sudah selayaknya segera diganti.
Untuk itu, Charles Honoris meminta agar Kemenhan dan semua matra TNI harus segera berkordinasi dengan DPR agar politik anggaran dan pembagian belanjanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran itu menurut dia, tidak harus dibagi rata kepada tiga matra tersebut.
“Yang jelas hari ini Indonesia berduka karena kehilangan prajurit-prajuritnya yang sedang menjalankan tugas negara. Tidak perlu ada korban lagi karena ketidakhati-hatian kita dalam menerapkan strategi yang tidak tepat dalam membeli peralatan  TNI,” tuturnya, prihatin. (wid/RMOL)
- See more at: http://fajar.co.id/headline/2015/07/01/stop-beli-pesawat-bekas.html#sthash.I4NYMxfe.dpuf

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris mendesak kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk segera mengevaluasi kebijakan akuisisi pesawat bekas menyusul jatuhnya pesawat Hercules tipe C-130 di Medan, Selasa (30/6).
“Peristiwa nahas itu harus menjadi bahan evaluasi bagi TNI agar tidak menerima pesawat hibah atau membeli pesawat bekas,” kata kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pagi ini (Rabu, 1/7).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan merawat pesawat tua sesungguhnya membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar ketimbang pesawat baru. ”Belum lagi masalah suku cadang yang tidak selalu tersedia,” ujarnya.
TNI Angkatan Udara sebetulnya memiliki banyak pesawat tua. Pesawat Hercules yang jatuh itu misalnya adalah buatan Amerika tahun 1964 dan sudah selayaknya segera diganti.
Untuk itu, Charles Honoris meminta agar Kemenhan dan semua matra TNI harus segera berkordinasi dengan DPR agar politik anggaran dan pembagian belanjanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran itu menurut dia, tidak harus dibagi rata kepada tiga matra tersebut.
“Yang jelas hari ini Indonesia berduka karena kehilangan prajurit-prajuritnya yang sedang menjalankan tugas negara. Tidak perlu ada korban lagi karena ketidakhati-hatian kita dalam menerapkan strategi yang tidak tepat dalam membeli peralatan  TNI,” tuturnya, prihatin. (wid/RMOL)
- See more at: http://fajar.co.id/headline/2015/07/01/stop-beli-pesawat-bekas.html#sthash.I4NYMxfe.dpuf

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris mendesak kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk segera mengevaluasi kebijakan akuisisi pesawat bekas menyusul jatuhnya pesawat Hercules tipe C-130 di Medan, Selasa (30/6).
“Peristiwa nahas itu harus menjadi bahan evaluasi bagi TNI agar tidak menerima pesawat hibah atau membeli pesawat bekas,” kata kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pagi ini (Rabu, 1/7).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan merawat pesawat tua sesungguhnya membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar ketimbang pesawat baru. ”Belum lagi masalah suku cadang yang tidak selalu tersedia,” ujarnya.
TNI Angkatan Udara sebetulnya memiliki banyak pesawat tua. Pesawat Hercules yang jatuh itu misalnya adalah buatan Amerika tahun 1964 dan sudah selayaknya segera diganti.
Untuk itu, Charles Honoris meminta agar Kemenhan dan semua matra TNI harus segera berkordinasi dengan DPR agar politik anggaran dan pembagian belanjanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran itu menurut dia, tidak harus dibagi rata kepada tiga matra tersebut.
“Yang jelas hari ini Indonesia berduka karena kehilangan prajurit-prajuritnya yang sedang menjalankan tugas negara. Tidak perlu ada korban lagi karena ketidakhati-hatian kita dalam menerapkan strategi yang tidak tepat dalam membeli peralatan  TNI,” tuturnya, prihatin. (wid/RMOL)
- See more at: http://fajar.co.id/headline/2015/07/01/stop-beli-pesawat-bekas.html#sthash.I4NYMxfe.dpuf

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris mendesak kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk segera mengevaluasi kebijakan akuisisi pesawat bekas menyusul jatuhnya pesawat Hercules tipe C-130 di Medan, Selasa (30/6).
“Peristiwa nahas itu harus menjadi bahan evaluasi bagi TNI agar tidak menerima pesawat hibah atau membeli pesawat bekas,” kata kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pagi ini (Rabu, 1/7).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan merawat pesawat tua sesungguhnya membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar ketimbang pesawat baru. ”Belum lagi masalah suku cadang yang tidak selalu tersedia,” ujarnya.
TNI Angkatan Udara sebetulnya memiliki banyak pesawat tua. Pesawat Hercules yang jatuh itu misalnya adalah buatan Amerika tahun 1964 dan sudah selayaknya segera diganti.
Untuk itu, Charles Honoris meminta agar Kemenhan dan semua matra TNI harus segera berkordinasi dengan DPR agar politik anggaran dan pembagian belanjanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran itu menurut dia, tidak harus dibagi rata kepada tiga matra tersebut.
“Yang jelas hari ini Indonesia berduka karena kehilangan prajurit-prajuritnya yang sedang menjalankan tugas negara. Tidak perlu ada korban lagi karena ketidakhati-hatian kita dalam menerapkan strategi yang tidak tepat dalam membeli peralatan  TNI,” tuturnya, prihatin. (wid/RMOL)
- See more at: http://fajar.co.id/headline/2015/07/01/stop-beli-pesawat-bekas.html#sthash.I4NYMxfe.dpuf

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris mendesak kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk segera mengevaluasi kebijakan akuisisi pesawat bekas menyusul jatuhnya pesawat Hercules tipe C-130 di Medan, Selasa (30/6).
“Peristiwa nahas itu harus menjadi bahan evaluasi bagi TNI agar tidak menerima pesawat hibah atau membeli pesawat bekas,” kata kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pagi ini (Rabu, 1/7).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan merawat pesawat tua sesungguhnya membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar ketimbang pesawat baru. ”Belum lagi masalah suku cadang yang tidak selalu tersedia,” ujarnya.
TNI Angkatan Udara sebetulnya memiliki banyak pesawat tua. Pesawat Hercules yang jatuh itu misalnya adalah buatan Amerika tahun 1964 dan sudah selayaknya segera diganti.
Untuk itu, Charles Honoris meminta agar Kemenhan dan semua matra TNI harus segera berkordinasi dengan DPR agar politik anggaran dan pembagian belanjanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran itu menurut dia, tidak harus dibagi rata kepada tiga matra tersebut.
“Yang jelas hari ini Indonesia berduka karena kehilangan prajurit-prajuritnya yang sedang menjalankan tugas negara. Tidak perlu ada korban lagi karena ketidakhati-hatian kita dalam menerapkan strategi yang tidak tepat dalam membeli peralatan  TNI,” tuturnya, prihatin. (wid/RMOL)
- See more at: http://fajar.co.id/headline/2015/07/01/stop-beli-pesawat-bekas.html#sthash.I4NYMxfe.dpuf

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris mendesak kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk segera mengevaluasi kebijakan akuisisi pesawat bekas menyusul jatuhnya pesawat Hercules tipe C-130 di Medan, Selasa (30/6).
“Peristiwa nahas itu harus menjadi bahan evaluasi bagi TNI agar tidak menerima pesawat hibah atau membeli pesawat bekas,” kata kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pagi ini (Rabu, 1/7).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan merawat pesawat tua sesungguhnya membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar ketimbang pesawat baru. ”Belum lagi masalah suku cadang yang tidak selalu tersedia,” ujarnya.
TNI Angkatan Udara sebetulnya memiliki banyak pesawat tua. Pesawat Hercules yang jatuh itu misalnya adalah buatan Amerika tahun 1964 dan sudah selayaknya segera diganti.
Untuk itu, Charles Honoris meminta agar Kemenhan dan semua matra TNI harus segera berkordinasi dengan DPR agar politik anggaran dan pembagian belanjanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran itu menurut dia, tidak harus dibagi rata kepada tiga matra tersebut.
“Yang jelas hari ini Indonesia berduka karena kehilangan prajurit-prajuritnya yang sedang menjalankan tugas negara. Tidak perlu ada korban lagi karena ketidakhati-hatian kita dalam menerapkan strategi yang tidak tepat dalam membeli peralatan  TNI,” tuturnya, prihatin. (wid/RMOL)
- See more at: http://fajar.co.id/headline/2015/07/01/stop-beli-pesawat-bekas.html#sthash.I4NYMxfe.dpuf

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris mendesak kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk segera mengevaluasi kebijakan akuisisi pesawat bekas menyusul jatuhnya pesawat Hercules tipe C-130 di Medan, Selasa (30/6).
“Peristiwa nahas itu harus menjadi bahan evaluasi bagi TNI agar tidak menerima pesawat hibah atau membeli pesawat bekas,” kata kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pagi ini (Rabu, 1/7).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan merawat pesawat tua sesungguhnya membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar ketimbang pesawat baru. ”Belum lagi masalah suku cadang yang tidak selalu tersedia,” ujarnya.
TNI Angkatan Udara sebetulnya memiliki banyak pesawat tua. Pesawat Hercules yang jatuh itu misalnya adalah buatan Amerika tahun 1964 dan sudah selayaknya segera diganti.
Untuk itu, Charles Honoris meminta agar Kemenhan dan semua matra TNI harus segera berkordinasi dengan DPR agar politik anggaran dan pembagian belanjanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran itu menurut dia, tidak harus dibagi rata kepada tiga matra tersebut.
“Yang jelas hari ini Indonesia berduka karena kehilangan prajurit-prajuritnya yang sedang menjalankan tugas negara. Tidak perlu ada korban lagi karena ketidakhati-hatian kita dalam menerapkan strategi yang tidak tepat dalam membeli peralatan  TNI,” tuturnya, prihatin. (wid/RMOL)
- See more at: http://fajar.co.id/headline/2015/07/01/stop-beli-pesawat-bekas.html#sthash.I4NYMxfe.dpuf

Related Posts:

Tweet

PDIP Pasang Badan Muluskan Jenderal Gatot jadi Panglima TNI

intelijen - Komisi I DPR akan menggelar fit and proper tes Kasad Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI siang ini. Fraksi PDIP sebagai partai pendukung utama pemerintah akan kembali menjadi garda terdepan memuluskan apa yang sudah ditunjuk Presiden Joko Widodo atau sama dengan yang dilakukan saat fit and proper test Letjen TNI (purn) Sutiyoso sebagai Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang digelar kemarin.

“Dari kami (PDIP) ada tradisi mendukung calon-calon yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi, termasuk TNI,” kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris, Rabu (1/7).

Sementara disinggung mengenai pengadaan jabatan Wakil Panglima TNI, Charles menegaskan bahwa pengadaan jabatan itu baru sebatas wacana. Dia pun enggan mengomentarinya lebih jauh.

“Ini kan baru sekadar wacana dari Jenderal Moeldoko. Presiden belum pernah memperbincangkan ini,” tukasnya.

Presiden Joko Widodo telah menyodorkan nama Kasad Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI ke DPR melalui surat yang dikirim pada tanggal 9 Juni yang lalu. Surat tersebut dikirim bersamaan dengan penunjukkan Letjen TNI (Purn) Sutiyoso sebagai Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).(Merdeka)

Related Posts:

Tweet