Home » Archive for 2016

Politisi PDIP: Calon Dubes Jokowi Cocok jadi Wajah Indonesia

Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris, menganggap nama-nama yang diusulkan Presiden Joko Widodo menjadi calon duta besar, sudah tepat. Dalam usulannya, Presiden mengajukan 23 nama kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.

"Pilihan nama-nama calon dubes yang diajukan Presiden bagus. Banyak tokoh-tokoh berkualitas yang diusulkan kali ini untuk negara-negara yang strategis bagi Indonesia," kata Charles di Jakarta, Minggu, 27 November 2016.

Politikus PDIP ini mencontohkan duta besar di Tokyo, Jepang, akan diisi Arifin Tasrif, seorang profesional yang sudah berhasil di beberapa Badan Usaha Milik Negara yang strategis. "Pak Arifin saya yakin bisa meningkatkan investasi Jepang di Indonesia," ucapnya.

Selain itu, ada nama kolega Charles di Komisi I DPR, Tantowi Yahya. Poltikus partai Golkar ini diusulkan menjadi Duta Besar Selandia Baru.

"Indonesia bisa banyak belajar dari Selandia Baru dalam mengelola sektor pertanian. Bisa saya pastikan Pak Tantowi adalah salah satu anggota Komisi I yang berkualitas, dan paling mumpuni untuk menjadi wajah Indonesia di negara sahabat," ujarnya.

Dari kalangan diplomat karir, menurut Charles, ada Sekjen Kementerian luar negeri, Kristiarto Legowo dan Hasan Kleib.

"Sebagai Sekjen Kemlu, Pak Kris sangat piawai dalam pengelolaan keseharian Kemlu. Beliau adalah pribadi yang sangat luwes dan pandai berdiplomasi. Hubungan Indonesia-Australia sangat berwarna. Jadi, penempatan pak Kris sudah tepat, ungkapnya.

Rencananya dalam waktu dekat Komisi I DPR akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan buat para calon Dubes itu, sebelum memberikan pertimbangan ke Presiden. "Semoga semua calon bisa mengikuti prosesnya dengan baik," katanya.

Sumber : VIVA

Masuki Ranah Sipil, Kerja Sama TNI Dianggap Banyak Melenceng

Charles Honoris (Kedua dari kanan). Sumber Foto : RMOL

Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam beberapa program pemerintah dinilai melenceng dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI.

Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris mengatakan, melencengnya hal tersebut disebabkan kerja sama yang dilakukan tidak sesuai dengan tupoksi sesuai Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Charles mencontohkan, masalah ini terjadi seperti saat kerja sama antara TNI dengan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan swasembada pangan pada tahun 2015. Dalam perjanjian tersebut, sebanyak 55.000 babinsa dijadikan pendamping penyuluh pertanian.

"Ini menimbulkan masalah sendiri karena petani sudah lebih mengerti. Bagaimana seorang Babinsa (Bintara Pembina Desa) yang hanya mendapatkan pendidikan soal pertanian selama delapan jam bisa memahami secara detil dan bisa menjadi penyuluh petani?" ujar Charles dalam Diskusi Publik "Problematika Operasi Militer Selain Perang" di Gedung YLBHI, Jakarta, Senin (3/10/2016).

Selain itu, tentara juga kerap dilibatkan dalam penggusuran. Ini seperti yang terjadi di berbagai wilayah Jakarta. Menurut Charles, TNI tak perlu dilibatkan dalam penggusuran. Pasalnya, tugas TNI sebagai komponen utama pertahanan negara, bukan keamanan dan ketertiban umum.

"Ini kan sudah melenceng dari 14 poin tupoksi TNI dalam UU," ucap Charles.

(Baca: Rencana Pelibatan Babinsa dalam Pengawasan Dana Desa Menuai Kritik)

Senada dengan Charles, Mayor Jenderal (Purn) Koesnadi Kardi menyebut beberapa program operasi militer selain perang (OMSP) yang selama ini dijalankan TNI sudah tak sesuai tupoksi mereka.

"Akhir-akhir ini kan TNI seperti bagaimana menggusur, bagaimana menjadi petani," ucap Koesnadi.

Menurut Koesnadi, melencengnya tupoksi TNI tersebut disebabkan belum adanya aturan pelaksanaan OMSP dalam UU TNI.

"Operasi militer selain perang itu sudah ada dalam UU. Tapi karena aturannya ini belum jelas, jadi akhirnya TNI mengira-ngira seperti apa," ujar Koesnadi.

Menurut Koesnadi, pemerintah dan DPR perlu membuat aturan lanjutan dari UU TNI. Ini dilakukan melalui penyusunan UU Perbantuan Militer dalam Operasi Selain Perang.

"Jadi saya kira itu TNI perlu melanjutkan yang ada UU TNI. Tentang operasi militer selain perang harus ada ketetentuan. Kalau seperti itu kan baru strategis," ucap Koesnadi.

Sumber : KOMPAS

Diusulkan Jokowi Jadi Kepala BIN, Budi Gunawan Dianggap Piawai Dalam Koordinasi

Charles Honoris. (Foto: istimewa)

Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meyakini, Presiden Joko Widodo telah menghitung secara matang dalam menunjuk Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), menggantikan Sutiyoso.

Selain aspek pengalaman, Budi dianggap sebagai sosok yang piawai membangun koordinasi.

"Baik koordinasi antar lini di internal lembaga maupun antar lembaga di luar institusi yang beliau pimpin," kata Charles melalui pesan singkat, Jumat (2/9/2016).

Ia pun memercayai sosok Budi bisa menerapkan pendekatan-pendekatan yang lebih efektif terhadap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap Indonesia jika nantinya resmi menjadi Kepala BIN.

"Saya rasa pencalonan BG sebagai Kepala BIN tidak akan menuai polemik seperti saat pencalonan Kapolri beberapa waktu lalu. Apa yang menjadi polemik pada waktu itu tidak dapat dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku di negara kita," tutur Politisi PDI Perjuangan itu.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima surat usulan pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dari Presiden Joko Widodo. Surag diantarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jumat pagi.

"Jadi Kepala BIN diusulkan nama baru yaitu pak Budi Gunawan. Proses selanjutnya di DPR, karena harus ada pertimbangan dari DPR," ujar Pratikno.

Sumber : KOMPAS

CHARLES: PEMERINTAH KECOLONGAN KASUS ARCANDRA

Politisi Muda PDI Perjuangan, Charles Honoris

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris mengatakan pemerintah tidak teliti dalam mengangkat dan melantik Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM yang diketahui memiliki dwi-kewarganegaraan yakni Indonesia dan Amerika Serikat.

“Kita prihatin ya ada kesalahan pengangkatan Pak Arcandra yang seharusnya pemerintah bisa lebih teliti dalam hal ini Mensesneg Pratikno, pemerintah melakukan pengangkatan seorang menteri,” kata Charles di Gedung DPR, Selasa (16/8/2016).

Ia menjelaskan di negara manapun memiliki sistem untuk mengecek background seseorang yang akan diangkat sebagai pejabat publik.

Apalagi Arcandra sudah tinggal di Amerika Serikat selama 20 tahun dimana seharusnya bisa jadi suatu bahan untuk dipelajari apakah beliau masih memiliki warga Indonesia atau tidak.

“Ini hal mendasar dan fundamental, jadi bisa kecolongan sangat disayangkan,” ujar anggota Komisi I DPR ini.

Menurut dia, Presiden Jokowi pasti melihat segala hal dengan jernih sesuai kebutuhan sehingga tidak mungkin Arcandra merupakan titipan. Artinya, diangkatnya Arcandra tentu ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sektor Migas.

“Pak Arcandra saat itu dipercaya untuk memperbaiki serta tanggungjawab sektor tersebut, jadi ini seperti kesalahan yang seharusnya tidak perlu terjadi,” jelas dia.

Sumber : Inilah.com

PDIP Sebut Indonesia Surga Bagi Komplotan Perompak

Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris mengatakan Indonesia merupakan negara yang menyumbang angka perompakan terbesar di dunia khususnya Asia Tenggara.

Ia menjelaskan dari data tahun 2014, ada sekira 141 kasus perompakan di Asia Tenggara dan 100 kasus diantaranya terjadi di wilayah Indonesia. Kemudian, tahun 2015 itu dari 190 kasus mayoritas terjadi di Indonesia.

"Nah, dari data tersebut membuktikan bahwa Indonesia adalah surga dan target para perompak," kata Charles di Jakarta, Kamis (28/7/2016).

Dengan begitu, anggota Fraksi PDI Perjuangan ini meminta supaya konvensi internasional terkait perompakan perlu diratifikasi mengingat sampai saat ini Indonesia belum memiliki hukum yang kuat untuk mengatur soal perompakan.

"Secara umum, penanganan segala kejahatan dan peIanggaran hukum di laut yurisdiksi nasional dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Salah satu regulasi yang mendekati adalah yang tertulis dalam Pasal 438 KUHP," ujarnya.

Di samping itu, Charles meminta kepada pemerintah supaya melakukan langkah konkret dalam mengurangi dan memberantas perompakan yang korbannya warga negara Indonesia.

"Sebagai langkah menuju visi Indonesia poros maritim dunia, pemerintah harus berkomitmen untuk membangun sistem koordinasi internal yang kuat antar lembaga dan kementerian dengan misi untuk mewujudkan rezim keamanan laut," tandasnya.

Sumber : INILAH.COM

Ingat, Filipina! Abu Sayyaf Sejajar dengan Alqaeda dan ISIS

Politikus PDI Perjuangan, Charles Honoris menyatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menempatkan Abu Sayyaf yang berbasis di Filipina Selatan sebagai kelompok teroris bersenjata.

Menurut Charles, PBB menyejajarkan kelompok Abu Sayyaf dengan Alqaeda dan ISIS.

"Perlu diingat ya, PBB menyejajarkan Abu Sayyaf sebagai anggota teroris, tidak ada bedanya dengan Alqaeda atau ISIS," kata Charles, di Jakarta, Selasa (12/7).

Penegasan PBB atas kelompok Abu Sayyaf lanjut dia, mestinya mendorong pemerintah Filipina untuk lebih terbuka kepada negara-negara tetangganya membangun kerja sama.

"Misalnya, yang saya ketahui sekarang, keterlibatan Indonesia dalam menyikapi Abu Syyaf itu hanya sekadar observing capacity. Ke depan, kalau memang Filipina tidak bisa menangani ini, harus diperjelas posisi Indonesia dan itu dibicarakan saja secara terbuka," sarannya.

Selain Indonesia, anggota Komisi I DPR ini juga menilai Malaysia hendaknya juga dilibatkan secara penuh dalam penumpasan kelompok Abu Sayyaf.

"Mungkin tidak hanya pemerintah Indonesia, Malaysia sebaiknya juga ikut secara bersama-sama memberantas kelompok Abu Sayyaf itu," pungkasnya.

Sumber : JPNN

Bebaskan Sandera, Filipina Buka Akses Militer ke Indonesia

Pemerintah Indonesia dan Filipina bekerja sama untuk membebaskan tujuh anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf di Pulau Jolo, Sulu, Filipina.

Kedua negara sepakat mengedepankan negosiasi dengan tetap memprioritaskan keselamatan sandera. Filipina juga membuka akses militer bagi Indonesia jika kasus serupa terulang di masa mendatang. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi mengatakan, pemerintah Indonesia intensif melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk membebaskan para sandera.

Berdasarkan laporan terakhir, tujuh awak kapal tunda (tugboat ) Charles 001 dalam kondisi baik. Mereka sebelumnya disandera terpisah oleh dua kelompok berbeda. ”Mereka kini di tangan kelompokyangsama, meskiterkadang dipecah saat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain di sekitar Pulau Jolo,” ujar Retno di Jakarta kemarin.

AngkatanBersenjataFilipina menyatakan warga lokal melihat tujuh ABK WNI berada di tangan Abu Sayyaf di Pulau Jolo. Menurut Juru Bicara Komando Mindanao Barat Mayor Filemon Tan, sanderaawalnya ditahankelompok Muktadil bersaudara yang beroperasi di Pulau Tawi- Tawi sebelum diserahkan kepada Abu Sayyaf.

Penasihat perdamaian untuk Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Jesus Dureza, mengatakan bahwa negosiasi dengan Abu Sayyaf sedang berlangsung. Kali ini pemerintah Filipina tidak menggunakan pendekatan militer karena posisi Abu Sayyaf di tengah masyarakat umum. Charles 001 yang dibajak Abu Sayyaf tiba di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (25/6).

Kapal milik PT Perusahaan Pelayaran (PP) Rusianto Bersaudara itu dioperasikan enam ABK WNI yang dibebaskan Abu Sayyaf. Kapal itu dibajak saat melalui rute Tagoloan-Cagayan-Mindanao- Samarinda. Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa personel militer Indonesia akan diizinkan untuk memasuki wilayah Filipina apabila kembali terjadi penyanderaan WNI oleh militan dari negara tersebut.

”Namun, akses militer itu belum berlaku untuk kasus penyanderaan ABK Charles 001 dan kapal tongkang Robby 152 saat ini,” ujarnya. DPR menyambut baik dibukanya akses militer Indonesia oleh pemerintah Filipina. Kebijakan ini penting bagi Indonesia untuk bisa melaksanakan operasi penyelamatan WNI secara optimal.

”Kalau memang perlu bukan hanya sekadar membebaskan sandera, tapi bagaimana menghentikan atau menyelesaikan permasalahan Abu Sayyaf ini secara permanen,” kata anggota Komisi I DPR Charles Honoris. Anggota Komisi I DPR Ahmad Muzani menegaskan, pemerintah berkewajiban membebaskan dan menjamin keselamatan seluruh WNI dengan segala cara termasuk dengan operasi militer.
Sumber : sindonews

Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Ahok-Djarot Dinilai Sangat Tinggi

Politisi PDI-Perjuangan (PDIP) Charles Honoris menilai wajar jika muncul sejumlah dukungan relawan Ahok-Djarot belakangan ini. Menurut survei Charta Politika menunjukkan bahwa kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja Ahok-Djarot mencapai 82,8 persen.

"Saya kira wajar ya (dukungan masyarakat ke Ahok-Djarot). Artinya, ada kepuasan masyarakat kepada pasangan itu," ujar Charles di Jakarta, Senin (6/6).

Menurutnya, kelompok relawan itu muncul dari masyarakat yang merasa puas dengan kinerja Ahok-Djarot selama memimpin ibu kota sebagai gubernur dan wakil gubernur. Bahkan, kata dia, di berbagai survei kepuasan publik terhadap pasangan itu sangat tinggi.

Bahkan, kata anggota Komisi I itu, tingkat kepuasan publik Ahok-Djarot jauh lebih tinggi dibandingkan survei kepuasan Jokowi-Ahok selama memimpin ibukota.

Sejumlah titik di Ibukota mulai diramaikan dengan spanduk ucapan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa dari pasangan Gubernur Basuki T Purnama alias Ahok dengan wakilnya Djarot Syaiful Hidayat. Spanduk yang tersebar di sejumlah titik itu dibuat oleh relawan Ahok-Djarot.

Dari pantauan di sejumlah titik jalan raya di Jakarta, Senin (6/6) pagi, spanduk dengan memajang foto Ahok-Djarot itu dibuat menjelang bulan puasa. Seperti terpantau di depan gerbang utama gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Pesan dalam spanduk itu tertulis "Ahok-Djarot Sudah Teruji dan Terbukti". Spanduk yang sama juga muncul di kawasan Slipi, Jakarta Barat.

Spanduk tersebut merupakan bentuk dukungan para relawan terhadap pasangan Ahok-Djarot untuk maju sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pilkada DKI akan digelar Februari tahun depan.

Sumber : beritasatu.com

Charles Honoris : Kami Tidak Mungkin Mendukung Calon Perseorangan

Politisi PDI-P, Charles Honoris, menilai Plt Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta Bambang Dwi Hartono salah menangkap maksud pernyataannya soal dukungan ke Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Charles menegaskan, partainya bisa mendukung Ahok pada Pilgub 2017 mendatang apabila yang bersangkutan bersedia meninggalkan jalur perseorangan atau independen.

"Saya rasa ini hanya sedikit miskomunikasi dengan Pak Bambang. Mungkin beliau beranggapan kami mendukung calon perseorangan. Kami tidak mungkin mendukung calon perseorangan," kata Charles di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2016).

Sebagai anggota DPR yang mewakili dapil Jakarta, Charles mengaku menerima banyak aspirasi publik yang menginginkan PDI Perjuangan untuk kembali mengusung Ahok dan Djarot.

Dia menilai, Ahok dan Djarot bisa saling mengisi untuk Jakarta yang lebih baik.

"Ini dibuktikan dengan survei kepuasaan publik yang tinggi apabila pasangan ini disandingkan kembali," ujar Charles.

Anggota Komisi I DPR ini menilai, perbedaan pendapat antara ia dan Bambang merupakan hal yang wajar. Namun, ada saja pihak-pihak yang memaknai perbedaan pendapat sebagai adanya perpecahan di PDI Perjuangan.

"Padahal justru di sinilah letak praktik dan pembelajaran demokrasi di partai kami. Semuanya akan tertib barisan dan tegak lurus manakala instruksi partai sudah dikeluarkan," ucapnya.

Soal dirinya yang disebut Bambang ditertawai oleh internal PDI-P, Charles hanya menanggapi santai.

"Kalau ditertawai ya sudah biasa. Kami kan memang sudah terbiasa menangis dan tertawa bersama rakyat, ha-ha-ha," ujar Charles.

Bambang Dwi Hartono sebelumnya mengatakan, pendapat dua kader PDI-P, Aria Bima dan Charles Honoris, soal sinyal dukungan PDI-P untuk Basuki Tjahaja Purnama hanya merupakan pendapat pribadi.

Menurut Bambang, pernyataan keduanya tidak bisa dinilai sebagai pendapat resmi partai.

"Itu pendapat pribadi, bukan partai," ujar Bambang ketika dihubungi, Selasa (7/6/2016).

Bambang mengatakan, DPD PDI-P, sebagai struktur yang bertugas melakukan penjaringan, sudah tegas akan mengusung calon lewat jalur partai politik.

Berdasarkan komunikasi dengan partai-partai lainnya, Bambang juga mengatakan, PDI-P tidak mengusung Ahok yang memilih maju melalui jalur independen.

"Dua orang ini di grup ditertawai dan dianggap orang yang 'gatel' gitu ya, ingin bicara. Enggak punya panggung, terus ngomong seenaknya sendiri tanpa koordinasi," ujar Bambang.

Sumber : kompas.com

Profesionalisme TNI Dipertanyakan

TNI sudah tidak bertindak sesuai koridornya. Segala macam pekerjaan dilokani penjaga keamanan NKRI itu mulai dari penyuluh petani, penjaga stasiun kereta api, sampai penjaga gudang pupuk BUMN.

Bahkan, Sabtu kemarin (30/4), prajurit TNI dari Kodim dan Korem atas permintaan Bulog dilibatkan dalam kegiatan razia truk yang mengangkut beras dan gabah. Alasannya agar gabah dari Pinrang tidak dijual ke luar dari Bumi Lasinrang.

Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris menilai berbagai kegiatan itu justru telah mencoreng profesionalisme dan melanggar UU TNI.

"Belakangan ini kita melihat banyak rambu-rambu yang ditabrak oleh TNI. Panglima TNI sudah mengesampingkan peran presiden sebagai panglima tertinggi sesuai yang diamanatkan UU TNI," kritiknya Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/5).

Sepengetahuannya, sudah banyak penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), antara Panglima TNI dengan berbagai kementerian dan institusi. Nah, realisasi dari MoU ternyata membuat prajurit TNI melaksanakan tugas di luar dari ketentuan dan melanggar UU TNI.

Seperti keterlibatan prajurit TNI di Pinrang. Charles mengemukakan, banyak petani resah sebab harga beli gabah atau beras Bulog itu lebih murah dibandingkan di tempat lain.

Charles menduga ada permainan di balik razia itu. Bisa saja petani dipaksa menjual rugi oleh oknum-oknum TNI tersebut.

Charles Honoris menegaskan seharusnya kegiatan-kegiatan yang jauh dari tugas utamanya tersebut tidak dilakukan TNI. Sebab selain melanggar UU, apalagi anggaran TNI sudah sangat besar.

"Kami (Komisi I DPR) sudah menaikkan anggaran buat TNI di atas Rp 100 triliun. Begitu juga kesejahteraan anggota, tentunya dengan catatan TNI harus profesional sebagaimana tuntutan reformasi. Tapi kalau maunya TNI seperti itu ya kita ubah saja UU TNI," demikian Charles.

Sumber : RMOL

MENEKAN PEMERINTAH PILIPINA AGAR MENGIZINKAN DILAKSANAKANNYA OPERASI SENYAP

Komisi I DPR menyayangkan aksi pemenggalan kepala yang dilakukan Abu Sayyaf terhadap John Ridsdel, salah satu sandera warga negara Kanada.

Tindakan biadab tersebut harus dijadikan momentum bagi negara lain yang warga negaranya disandera, termasuk Indonesia untuk menekan pemerintah Pilipina agar mengizinkan dilaksanakannya operasi senyap (silent operation).

‎Demikian dikatakan Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (26/4) menyikapi aksi Abu Sayyaf tersebut.

Pemenggalan kepala Ridsdel tersebut dilakukan karena uang tebusan yang diminta tidak dibayar. Potongan kepala mantan wartawan Calgary yang alih profesi menjadi eksekutif pertambangan ini dibungkus kantong plastik dan dibuang di pinggir jalan.

Kelompok Abu Sayyaf di Filipina nekat memenggal sandera asal Kanada, John Ridsdel, setelah uang tebusan yang diminta tidak dibayar. Potongan kepala korban dibungkus kantong plastik dan dibuang di pinggir jalan.

Kelompok Abu Sayyaf sebelumnya telah memberikan ultimatum agar empat sandera, yakni dua warga Kanada, satu warga Norwegia dan satu warga Filipina-ditebus masing-masing 300 juta peso. Batas ultimatum itu berakhir pada 25 April 2016 antara pukul 14.00 hingga pukul 15.00 waktu Filipina.

Selain John Ridsdel, tiga sndera lainnya adalah Kjartan Sekkingstad (warga Norwegia), Robert Hall, 50 (warga Kanada), dan Marites Flor (warga Filipina).

Menurut Charles Honoris, aksi pemenggalan kepala Ridsdel harus disikapi secara serius oleh negara yang warga negaranya disandera oleh Abu Sayyaf. Pemenggalan kepala tersebut harus dijadikan momentum untuk memakai kekuatan militer dengan menggelar operasi senyap gabungan.

"Kuncinya di situ. Sebab tidak tertutup kemungkinan pemenggalan yang sama akan dilakukan kepada sandera lainnya. Secepatnya silent operation," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

‎Dia lebih setuju digelar operasi senyap ketimbang menyerahkan uang tebusan kepada kelompok bersenjata tersebut. Kalau saja sandera yang dipenggal adalah warga negara dari negara besar seperti Amerika Serikat, Navy SEAL yang diturunkan untuk melakukan operasi langsung membebaskan sanderta, termasuk melibas Abu Sayyaf.

Untuk menggelar operasi senyap, pemerintah Kanada, Norwegia dan Indonesia, memang harus meminta izin dari pemerintah Indonesia. Negara tersebut menurut Charles harus menekan pemerintah Pilipina. Indonesia misalnya diyakini bisa bargaining agar pemerintah Pilipina memberikan izin digelar operasi senyap.

"Kalau negara-negara itu bersatu maka tekanan kepada pemerintah Pilipina menjadi efektif. Namun sejauh ini pemerintah kita lamban dan terkesan takut, khawatir kalau dianggap berpihak dalam konflik Moro," jelas Charles Honoris.

‎"Sebab selama ini Indonesia menjadi mediator dalam konflik di sana," kata Charles.

Namun hal itu seharusnya tidak mengganggu sikap pemerintah dalam menekan pemerintah Pilipina. Pemerintah Indonesia perlu menyentil pemerintah Pilipina kalau persoalan Abu Sayyaf tidak lagi soal pemberontakan, tapi masalah pembajakan dan penculikan. Apalagi selama ini, Pilipina dikenal sebagai pelabuhan teroris.

"Nah kalau digelar operasi siluman tak hanya membebaskan sandera, kalai perlu sekalian memberantas kelompok tersebut dan sekaligus membuktikan komitmen negara dalam memberantas terorisme yang telah menjadi musuh bersama," demikian Charles.

Sumber : RMOL

PDI-P Gelar Rakerda Bahas Pilkada DKI Besok

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan menyelenggarakan rapat kerja daerah (Rakerda) untuk membahas pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Hal itu diungkapkan anggota Fraksi PDI-P DPR RI Charles Honoris di Balai Kota, Kamis (14/4/2016).

"Sabtu ini kami Rakerda, membicarakan persiapan pemenangan Pilkada 2017. Rakerda ini juga dilaksanakan di daerah lainnya," kata Charles.

Ia menyebutkan baru ada sekitar 6-7 orang yang mendaftar dalam penjaringan cagub DKI ke DPD PDI-P DKI Jakarta. Beberapa orang yang sudah mendaftar itu antara lain Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana, kader Partai Demokrat Hasnaeni Moein, dan Staf Ahli Kapolri bidang sosial budaya Irjen Benny Mokalu.

"Semuanya nanti diundang (ke Rakerda)," kata Charles.

Ia sendiri mengaku tidak tertarik maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dia masih ingin fokus menjalankan tugasnya sebagai anggota Komisi I DPR RI.

Selain itu, lanjut dia, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri telah menugaskan seluruh kader untuk mendukung penuh pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat hingga selesai.

"Sekali lagi, kalau soal pilkada, mekanisme harus dilalui melalui DPP," kata Charles.

PDI-P merupakan satu-satunya partai yang bisa mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sendiri. PDI-P memiliki 28 kursi di DPRD DKI Jakarta.

Syarat partai dapat mengusung cagub adalah memiliki minimal 20 persen dari total anggota DPRD DKI Jakarta, atau sebanyak 22 kursi.

Sumber : kompas.com

Charles Honoris Kaget Namanya Dicatut Dampingi Djarot

Pemuda Indonesia Hebat (PIH) lewat Sekjennya, Rhugby Adeana, mengungkap salah satu kader muda PDI Perjuangan yang layak disandingkan dengan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta adalah Charles Honoris.

Namun ketika dikonfirmasikan soal tersebut, Charles Honoris kaget.

"Saya juga kaget dan baru tahu kalau ada pernyataan politik dari sebuah organisasi yang mencatut nama saya bahwa seakan-akan saya berniat maju dalam kontestasi Pilkada DKI sebagai bakal calon Wagub dari Djarot Syaiful Hidayat," tegas Charles Honoris, Rabu (23/3).

Dia dengan tegas mengatakan pernyataan itu sebagai upaya memperkeruh konsolidasi PDI Perjuangan dan tidak tertutup kemungkinan dibuat dalam rangka kepentingan pragmatis tanpa dasar.

"Instruksi partai jelas, bahwa PDI Perjuangan punya tanggung jawab besar untuk mengawal pemerintahan DKI Jakarta Ahok-Djarot hingga selesai masa jabatannya," tegas Charles Honoris yang juga anggota Komisi I DPR ini.

Charles kembali menegaskan PDI Perjuangan sudah menginstruksikan agar seluruh kader tidak mengeluarkan pernyataan politik atau membuat pergerakan politik yang berhubungan dengan Pilkada DKI. Terkait apapun yang ada hubungannya dengan tahapan Pilkada DKI 2017 adalah domain atau wilayah DPP Partai.

"Oleh karena itu abaikan saja jika ada sesuatu yang mencatut nama saya khususnya terkait kontestasi Pilkada DKI. Saya sedang fokus reses untuk menjaring aspirasi warga dan mendengar persoalan yang ada di masyarakat," demikian Charles.

Sumber : RMOL

Charles: Jangan Gadaikan Kedaulatan Negara Demi Hubungan Baik

Segala bentuk penindakan atas pelanggaran yang dilakukan pihak asing yang di wilayah Indonesia merupakan bentuk nyata mempertahankan kedaulatan bangsa.

Penindakan tegas juga bagian dari implementasi Nawacita dan Trisakti yang jadi jargon politik pemerintahan Joko Widodo. Karena itu, proses hukum terhadap para pencuri ikan harus terus berjalan.

Demikian ditegaskan anggota Komisi I DPR, Charles Honoris, menyikapi pelanggaran wilayah Indonesia di laut Natuna oleh kapal penangkap ikan berbendera China dan kapal coastguard China.

Menurut politisi muda PDI Perjuangan ini, Tiongkok seharusnya memahami dan menghormati hak-hak Indonesia yang dapat mengambil tindakan hukum atas pencurian ikan dalam Zona Ekonomi Eksklustif (ZEE), maupun wilayah teritorial Indonesia sesuai dengan konvensi UNCLOS.

Charles Honoris menegaskan, yang dilakukan kapal Coast Guard Tiongkok dalam insiden yang terjadi di Natuna merupakan bentuk pelecehan terhadap kedaulatan NKRI sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok mendukung kegiatan-kegiatan kriminal, yaitu illegal fishing.

Di sisi lain bagi Indonesia, daya rusak pencurian ikan itu tidak kalah hebatnya dengan peredaran narkotika. Negara dirugikan ratusan trilun per tahun akibat pencurian ikan. Maka itu, Charles meminta proses hukum terhadap pencuri ikan dilanjutkan.

"Proses hukum terhadap delapan ABK kapal pencuri ikan Tiongkok harus jalan terus. Pemerintah Indonesia tidak boleh menggadaikan kedaulatan negara semata-mata untuk kepentingan ekonomi atau menjaga hubungan baik dengan Tiongkok," tegasnya.

Sumber : rmol.co

Indonesia Masih Rawan Teroris, Irjen Tito Hadapi Tugas Berat

Presiden Jokowi telah melantik Irjen Tito Karnavian sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tugas Tito dinilai berat mengingat terorisme masih menjadi masalah rawan bagi Indonesia.

"Kalau kita melihat, kalau bicara kerawanan terorisme, kita tak bisa tutup mata. Kita memang masih menjadi target teror. Tentu resikonya besar," kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, Kamis (17/3).

Dia mengakui, keadaan Indonesia tidak sama dengan negara lain yang penuh teror seperti Suriah atau Irak. Aparat pemerintahan dan keamanan selama ini juga sudah bekerja baik dalam menangkal terorisme. Namun tak bisa disangkal bahwa ancaman terorisme masih ada. Terbukti serangan di Jalan Thamrin Jakarta, beberapa waktu lalu, tetap terjadi walau dengan cepat diredam aparat.

Charles mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Tito Karnavian sebagai kepala BNPT. Sebab yang bersangkutan memiliki track record baik dalam menanggulangi terorisme. "Waktu menjabat Kapolda di Papua dan Jakarta, saya lihat prestasi Pak Tito baik. Saya kira sudah tepat Pak Jokowi memilih Pak Tito," kata Charles.

Charles juga menilai bahwa salah satu fokus Tito sebagai kepala BNPT adalah menguatkan program deradikalisasi demi mencegah aksi teror.

Dia juga berharap Tito bisa memperbaiki koordinasi BNPT dengan lembaga negara lainnya dalam menjalankan fungsi pencegahan. Dia memberikan contoh, BNPT pernah merekomendasikan memblokir situs internet dengan konten terorisme kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Namun belakangan muncul pro dan kontra, dimana Kemkominfo seakan tak bisa menjawab masyarakat akan pentingnya pemblokiran itu.

Menurut Charles, hal itu mencerminkan kurang baiknya koordinasi BNPT dengan Kemkominfo, sehingga Kemkominfo tak tahu alasan substansial pemblokiran. "Maka BNPT ke depan harus bisa berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya. Jadi koordinasi harus baik," tandasnya.

Sumber : beritasatu.com

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts:

Related Posts: