Charles Honoris Kaget Namanya Dicatut Dampingi Djarot

Pemuda Indonesia Hebat (PIH) lewat Sekjennya, Rhugby Adeana, mengungkap salah satu kader muda PDI Perjuangan yang layak disandingkan dengan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta adalah Charles Honoris.

Namun ketika dikonfirmasikan soal tersebut, Charles Honoris kaget.

"Saya juga kaget dan baru tahu kalau ada pernyataan politik dari sebuah organisasi yang mencatut nama saya bahwa seakan-akan saya berniat maju dalam kontestasi Pilkada DKI sebagai bakal calon Wagub dari Djarot Syaiful Hidayat," tegas Charles Honoris, Rabu (23/3).

Dia dengan tegas mengatakan pernyataan  itu sebagai upaya memperkeruh konsolidasi PDI Perjuangan dan tidak tertutup kemungkinan dibuat dalam rangka kepentingan pragmatis tanpa dasar.

"Instruksi partai jelas, bahwa PDI Perjuangan punya tanggung jawab besar untuk mengawal pemerintahan DKI Jakarta Ahok-Djarot hingga selesai masa jabatannya," tegas Charles Honoris yang juga anggota Komisi I DPR ini.

Charles kembali menegaskan PDI Perjuangan sudah menginstruksikan agar seluruh kader tidak mengeluarkan pernyataan politik atau membuat pergerakan politik yang berhubungan dengan Pilkada DKI. Terkait apapun yang ada hubungannya dengan tahapan Pilkada DKI 2017 adalah domain atau wilayah DPP Partai.

"Oleh karena itu abaikan saja jika ada sesuatu yang mencatut nama saya khususnya terkait kontestasi Pilkada DKI. Saya sedang fokus reses untuk menjaring aspirasi warga dan mendengar persoalan yang ada di masyarakat," demikian Charles.

Sumber : RMOL

Related Posts:

Tweet

Charles: Jangan Gadaikan Kedaulatan Negara Demi Hubungan Baik

Segala bentuk penindakan atas pelanggaran yang dilakukan pihak asing yang di wilayah Indonesia merupakan bentuk nyata mempertahankan kedaulatan bangsa. 

Penindakan tegas juga bagian dari implementasi Nawacita dan Trisakti yang jadi jargon politik pemerintahan Joko Widodo. Karena itu, proses hukum terhadap para pencuri ikan harus terus berjalan. 

Demikian ditegaskan anggota Komisi I DPR, Charles Honoris, menyikapi pelanggaran wilayah Indonesia di laut Natuna oleh kapal penangkap ikan berbendera China dan kapal coastguard China.

Menurut politisi muda PDI Perjuangan ini, Tiongkok seharusnya memahami dan menghormati hak-hak Indonesia yang dapat mengambil tindakan hukum atas pencurian ikan dalam Zona Ekonomi Eksklustif (ZEE), maupun wilayah teritorial Indonesia sesuai dengan konvensi UNCLOS.

Charles Honoris menegaskan, yang dilakukan kapal Coast Guard Tiongkok dalam insiden yang terjadi di Natuna merupakan bentuk pelecehan terhadap kedaulatan NKRI sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok mendukung kegiatan-kegiatan kriminal, yaitu illegal fishing.

Di sisi lain bagi Indonesia, daya rusak pencurian ikan itu tidak kalah hebatnya dengan peredaran narkotika. Negara dirugikan ratusan trilun per tahun akibat pencurian ikan. Maka itu, Charles meminta proses hukum terhadap pencuri ikan dilanjutkan.

"Proses hukum terhadap delapan ABK kapal pencuri ikan Tiongkok harus jalan terus. Pemerintah Indonesia tidak boleh menggadaikan kedaulatan negara semata-mata untuk kepentingan ekonomi atau menjaga hubungan baik dengan Tiongkok," tegasnya.

Sumber : rmol.co

Related Posts:

Tweet

Indonesia Masih Rawan Teroris, Irjen Tito Hadapi Tugas Berat

Presiden Jokowi telah melantik Irjen Tito Karnavian sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tugas Tito dinilai berat mengingat terorisme masih menjadi masalah rawan bagi Indonesia.

"Kalau kita melihat, kalau bicara kerawanan terorisme, kita tak bisa tutup mata. Kita memang masih menjadi target teror. Tentu resikonya besar," kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, Kamis (17/3).

Dia mengakui, keadaan Indonesia tidak sama dengan negara lain yang penuh teror seperti Suriah atau Irak. Aparat pemerintahan dan keamanan selama ini juga sudah bekerja baik dalam menangkal terorisme. Namun tak bisa disangkal bahwa ancaman terorisme masih ada. Terbukti serangan di Jalan Thamrin Jakarta, beberapa waktu lalu, tetap terjadi walau dengan cepat diredam aparat.

Charles mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Tito Karnavian sebagai kepala BNPT. Sebab yang bersangkutan memiliki track record baik dalam menanggulangi terorisme. "Waktu menjabat Kapolda di Papua dan Jakarta, saya lihat prestasi Pak Tito baik. Saya kira sudah tepat Pak Jokowi memilih Pak Tito," kata Charles.

Charles juga menilai bahwa salah satu fokus Tito sebagai kepala BNPT adalah menguatkan program deradikalisasi demi mencegah aksi teror.

Dia juga berharap Tito bisa memperbaiki koordinasi BNPT dengan lembaga negara lainnya dalam menjalankan fungsi pencegahan. Dia memberikan contoh, BNPT pernah merekomendasikan memblokir situs internet dengan konten terorisme kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Namun belakangan muncul pro dan kontra, dimana Kemkominfo seakan tak bisa menjawab masyarakat akan pentingnya pemblokiran itu.

Menurut Charles, hal itu mencerminkan kurang baiknya koordinasi BNPT dengan Kemkominfo, sehingga Kemkominfo tak tahu alasan substansial pemblokiran. "Maka BNPT ke depan harus bisa berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya. Jadi koordinasi harus baik," tandasnya.

Sumber : beritasatu.com

Related Posts:

Tweet